Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) serta Penetapan Standar Pelayanan (SP) di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Rabu (16/8/2023). Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder seperti akademisi, praktisi, industri, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
Forum Konsultasi Publik kali ini membahas sembilan standar pelayanan dari Kedeputian Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi (DFRI) BRIN serta Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRSKST).
Sekretaris Utama BRIN, Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas mengatakan integrasi lembaga litbangjirap ke dalam BRIN menuntut perubahan baru pada standar pelayanan. Di dalam BRIN ada 12 organisasi riset yang tugas pokok dan fungsinya fokus melakukan penelitian, sementara untuk manajemen tersentral di kedeputian.
“Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder BRIN yaitu pengguna layanan, kalangan media, praktisi, maupun akademisi yang bisa secara utuh dan obyektif melihat layanan kami sehingga terbentuk menjadi satu standar layanan yang terukur,” tutur Nur.
Ia berharap standar layanan yang sudah disusun maupun dalam proses penetapan bisa mendapatkan masukan secara komprehensif dan obyektif dari stakeholder yang hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini.
Pada kesempatan tersebut, Nur menyampaikan bahwa salah satu inovasi BRIN yaitu Malam Batik Sawit berhasil meraih peringkat Top 45 Inovasi Terpuji tahun 2023 dari KemenpanRB. Malam Batik Sawit merupakan inovasi dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN.
“Kami berharap ke depan dengan pola-pola kita mendapatkan feedback dan mengikuti regulasi yang harusnya dilakukan, serta perbaikan terus menerus, akan sangat bermanfaat bagi BRIN. Satu layanan memerlukan masukan dari segala penjuru,” ujarnya.
Koordinator Pelayanan Publik dan PPID BRIN, Jasyanto menerangkan sebelum ditetapkan, standar pelayanan harus melewati sebuah forum sebagai uji publik. Uji publik ini melibatkan enam institusi yaitu penyedia layanan dalam hal ini BRIN, pengguna layanan, praktisi, akademisi, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat.
BRIN mulai melakukan Forum Konsultasi Publik pada 2021 dengan menguji 2 standar pelayanan di Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan. Pada 2022, BRIN menggelar FPK untuk menguji 60 standar pelayanan di Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi.
Selanjutnya, pada 5 Juni 2023, BRIN menguji 16 standar layanan. Pada hari ini, FPK membahas 9 standar layanan. “Sampai saat ini ada 78 standar pelayanan yang sudah kita uji dan sudah keluar penetapannya. Mudah-mudahan hari ini akan bertambah 9 menjadi 87,” tutur Jasyanto.
“Kalau dilihat dari jumlah layanan di BRIN masih sangat jauh. Kita memang harus mempercepat karena penggunaan standar pelayanan ini dimonitor dan diharuskan melalui peraturan perundang-udangan,” imbuhnya.
Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa setiap institusi yang menggunakan pelayanan masyarakat wajib menggunakan standar pelayanan.
Selanjutnya terkait peraturan dari Ombudsman bahwa standar pelayanan itu harus diuji kepatuhannya. “Ombudsman akan menilai kalau kita sudah punya standar pelayanan. Standar pelayanan ini akan menghasilkan indeks yang akan digunakan sebagai capaian reformasi birokrasi BRIN,” pungkasnya.
Untuk mengefektifkan waktu, pembahasan standar pelayanan dibagi menjadi dua kelompok. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.
BRIN Kembali Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas 9 Standar Pelayanan
