Jakarta, Technology-Indonesia.com – Pandemi Covid-19 yang belum selesai sepenuhnya, berdampak secara signifikan terhadap sistem sosial dan politik Indonesia dan juga global. Dua fenomena inilah yang akan menjadi poin refleksi sekaligus kontemplasi dalam melihat tantangan multidimensi dalam situasi ketidakpastian saat ini dan ke depan.
Situasi ketidakpastian karena pandemi menimbulkan masalah multidimensi sosial, ekonomi-politik. Plt.Kepala Kantor Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, menekankan berbagai persoalan multidimensi yang terangkum dalam kilas balik politik Indonesia 2021 inilah yang berupaya dijawab untuk ditemukan solusi penguatannya.
“Penguatan dalam konteks ini adalah bagaimana upaya merehabilitasi tatanan sosial ekonomi maupun sosial politik secara nasional dan global,” tutur Athiqah dalam webinar bertema ‘Kilas Balik Politik Indonesia 2021: Tantangan bagi Penguatan Demokrasi, Keamanan, Diplomasi, Identitas, dan Ekonomi Politik,’ pada Selasa (14/12/2021).
Menurut Athiqah, kondisi yang jelas terlihat dari perubahan sistem sosial politik adalah tidak seimbangnya relasi aktor negara – intermediari – masyarakat sipil di level nasional dan juga belum bersatunya komitmen seluruh negara di dunia dalam menuntaskan dampak pandemi di level global.“Sehingga perlu langkah resiliensi dalam situasi ketidakpastian karena pandemi ini,” ujar Athiqah.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Nina Andriana mengatakan bahwa, masalah politik identitas di era pandemi juga menjadi persoalan krusial dalam ranah akar rumput. “Komunitas-komunitas berbasis identitas telah melakukan sebuah gerakan humanis yang mampu bekerjasama dan bersinergi dalam menyelesaikan berbagai dampak dari pandemi itu sendiri,” sebut Nina.
Pada titik ini, politik identitas selayaknya harus dilihat sebagai strategi yang memunculkan solidaritas dan kesetaraan di akar rumput sehingga terbentuk ekosistem demokrasi deliberatif di akar rumput
Selanjutnya, secara ekonomi-politik, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Pandu Yuhsina Adaba, menyebutkan akar permasalahan bersumber pada tata kelola pengelolaan Sumber Daya Alam. “Hal ini menjadi tantangan dalam membenahi tata kelola sumber daya alam yang hingga kini belum sepenuhnya lepas dari interseksi kepentingan bisnis dan politik,” ungkap Pandu.
Apalagi di era pandemi ini, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Muhamad Haripin menekankan pada persoalan monopoli sumber daya secara individu maupun kolektif menjadi tantangan terbesar dalam ekonomi-politik Indonesia hingga ke depan.
“Hal tersebut juga menyangkut soal keamanan. Adanya pelibatan lebih aparat dalam kegiatan dan wewenang pejabat sipil menunjukkan dampak kemunduran demokrasi dalam sektor keamanan,” tegas Haripin.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko mengatakan bahwa secara garis besar, kemunduran demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2021 ditandai 3 hal utama yaitu pelemahan lembaga politik dan pemerintahan; defisit partisipasi politik; dan resentralisasi kewenangan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Sehingga ada peluang untuk Indonesia dalam Kelompok 20 Negara-negara (G20) dengan Kekuatan Perekonomian Terbesar secara global, ungkap Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Emilia Yustiningrum. Dirinya menyebutkan bahwa, momentum Indonesia yang memegang Presidensi G20 dari Desember 2021 – November 2022 adalah kesempatan emas dalam upaya mereduksi ketidakpastian nasional dan global selama era pandemi ini.
“Pemulihan kesehatan nasional melalui diplomasi vaksin dan kolaborasi global, transisi menuju energi berkelanjutan, transformasi ekonomi berbasis digital pelaku UMKM menjadi kunci bagi Indonesia dan komunitas internasional menjadi tangguh dan tumbuh dalam era pandemi ini,” tambahnya.
BRIN Bahas Soal Multidimensi di Kilas Balik Politik Indonesia 2021
