Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menjalankan program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) tahap awal di koridor Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi langkah nyata KKP dalam penguatan daya saing, konektivitas, logistik serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.
“Kehadiran program ini akan berdampak langsung pada terjaganya mutu, pasokan, ketersediaan, keterjangkauan dan kestabilan harga ikan bagi konsumen industri maupun rumah tangga,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam peresmian implementasi SLIN tahap awal dan operasionalisasi Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) PPN Brondong di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (15/10).
Pengembangan SLIN melibatkan banyak pihak termasuk instansi pemerintah pusat maupun daerah, akademisi dan pelaku usaha. KKP bertindak sebagai pengambil kebijakan dan regulasi, dukungan anggaran dan fasilitasi infrastruktur serta program pemberdayaan. Pemprov berperan dalam penyediaan anggaran pendamping, lahan, tenaga kerja, serta kemudahan perizinan. Sementara pihak swasta dan masyarakat bertindak sebagai aktor pengembang industri penangkapan dan budidaya, pengolahan, distribusi, logistik dan pemasaran.
“Melalui keterlibatan pemangku kepentingan ini, saya sangat optimis cita-cita SLIN dapat tercapai. Sebab SLIN merupakan legacy konstruktif dan respon kontekstual KKP yang sangat strategis untuk dilanjutkan pada tahapan pembangunan selanjutnya” ungkap Sharif.
Dalam peta wilayah pengelolaan perikanan tangkap Republik Indonesia (WPP-RI), potensi ikan di wilayah timur mencapai 70 persen dari total potensi perikanan tangkap nasional yang diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton. Pelaksanaan SLIN menjadi perajut antara pusat produksi dengan pusat distribusi, dengan tetap mempertahankan mutu kesegaran tanpa mengubah karateristik ikan.
Kawasan barat sebagai sentra pengolahan membutuhkan cold storage dan sarana-prasarana distribusi untuk menampung ikan dari timur. Sedangkan kawasan timur sebagai basis produksi membutuhkan sejumlah infrastruktur antara lain armada penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, pabrik es, cold storage, stasiun pengisian bahan bakar, sarana dan prasarana transportasi hingga pelabuhan kontainer sebagai pelabuhan pengirim.
Karena itu, KKP meresmian Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Kabupaten Lamongan-Jawa Timur) serta bangunan cold storage di tiga wilayah yakni Jakarta, Kendari dan Lamongan. PPN Brondong menjadi pusat pendaratan bagi armada penangkapan ikan.
“Masuknya PPN Brondong dalam jaringan SLIN bernilai strategis, karena Brondong tidak hanya berperan sebagai sentra produksi melainkan juga sekaligus sebagai sentra industri dan distribusi hasil perikanan,” jelas Sharif.
PPDI di PPN Brondong dilengkapi oleh outlet pengepakan dan pemasaran, serta cold storage. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai tempat pemasaran, penyimpanan dan distribusi ikan yang efisien dan memenuhi standar mutu pada tingkat nasional maupun internasional. Ke depan, PPDI Brondong akan menjadi model pengembangan dan modernisasi pelabuhan perikanan.
Sepanjang tahun 2012-2013 KKP bersama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah membangun sebanyak 54 cold storage dengan kapasitas terpasang sebesar 30-1.500 ton. Ke-54 cold storage itu berada di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Adapun, beberapa cold storage lainnya berada di Kalimantan, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. sumber kkp.go.id
