Jakarta – Indonesia memiliki bahan baku pakan ikan yang melimpah ruah. Jika dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa bangkit dan sejahtera. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan kesiapan dan memperkuat jejaring pakan ikan mandiri.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, pakan ikan sudah menjadi permasalah yang dirasakan sejak dulu. Pakan ikan menempati 70-80% dari biaya budidaya ikan. “Kita punya PR yang besar bagaimana meningkatkan margin keuntungan bagi para pembudidaya,” kata Slamet saat memberi sambutan acara Gelar Pakan Ikan Mandiri Nasional di Jakarta, Selasa (8/12).
Acara ini dihadiri oleh 378 penerima bantuan dari KKP, 13 penerima bantuan dari Balitbang KP, 10 kelompok penerima bantuan alat penepung ikan, 19 Kabid budidaya provinsi dan 125 pembina teknis dari kabupaten.
Kegiatan ini merupakan rangkaian puncak dari sosialisasi, apresiasi dan pelatihan produksi pakan yang benar. Melalui acara ini diharapkan semangat membuat pakan ikan benar-benar menjadi kenyataan dan mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.
Dalam acara bertema “Membangun Sinergitas Menggapai Kemandirian” ini, Slamet menghimbau agar pembudidaya cerdik dalam memanfaatkan bahan baku lain dari sumber-sumber nabati. “Kecenderungan ke depan, pakan ikan akan banyak menggunakan bahan non tepung ikan. Kita bisa melatih ikan-ikan yang carnivora, hingga suatu saat menjadi herbivora,” lanjutnya
Untuk itu, lanjut Slamet, KKP memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka perijinan khususnya di perikanan budidaya. “Hampir semuanya bisa diakses secara online. Khususnya perijinan ikan rekomendasi untuk pemasukan ikan hidup dari luar negeri baik induk maupun benihnya,” ungkap Slamet.
KKP juga memberikan pelayanan agar pakan ikan nantinya teregistrasi dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah akan memberikan bantuan dalam rangka registrasi pakan ikan mandiri secara gratis.
“Secara periodik, balai-balai akan mengecek ke lapangan untuk melihat apakah pakan ikan yang diproduksi masih sesuai dengan SNI. Kita akan perbanyak pelayanan, pendampingan, dan bimbingan kepada masyarakat,” pungkas Slamet.
