Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong asosiasi rumput laut untuk menyerap stok rumput laut milik pembudidaya di Indonesia. Hal ini terkait permasalahan menurunnya harga rumput laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan berdasarkan hasil identifikasi, rumput laut yang harganya mengalami penurunan adalah jenis gracilaria karena pasokan dari pembudidaya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pasar. “Untuk mempertahankan harga rumput laut, perlu kontinyuitas produksi sehingga harga tetap stabil,” lanjut Susi saat konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Jum’at (9/10).
Terkait hal itu, asosiasi akan segera melakukan pendataan kebutuhan bahan baku rumput laut di semua anggota asosiasi untuk melakukan pembelian stok rumput laut milik pembudidaya rumput laut Indonesia. Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ASPERLI) akan membantu menyerap kelebihan produksi rumput laut dengan patokan harga Rp. 6000,-/kg untuk Gracilaria dengan kadar air 16 – 18 persen dan Rp. 8000,-/kg untuk Cottonii dengan kadar air 35 – 36 persen.
Menteri Susi menuturkan, iklim tropis Indonesia menjadi tempat tumbuh suburnya sekitar 555 jenis rumput laut. Indonesia saat ini menguasai lebih dari 50 persen produk rumput laut hasil budidaya dunia dari jenis Eucheuma cottonii, Eucheuma spinosum, dan Glacillaria sp. Data sementara dari Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) menyebutkan kebutuhan gracilaria dunia sekitar 550 ribu ton per tahun.
Berdasarkan data dari Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2014, potensi lahan rumput laut Indonesia cukup besar yaitu 12,1 juta hektar. Pemanfaatannya baru sekitar 2,68 persen atau 352.825,12 hektar. Sedangkan produksi rumput laut (basah) Indonesia sebesar 9,2 juta ton pada 2013 dan meningkat pada 2014 menjadi 10,2 juta ton.
Sementara, Data Ditjen Penguatan Daya Saing tahun 2014 menyebutkan volume ekspor rumput laut Indonesia tahun 2013 sebesar 181.924 ton dengan nilai 209.701.000 dolar AS. Pada 2014 meningkat menjadi 206.452 ton dengan nilai 279.540.000 dolar AS.
Menurut Susi, data tersebut menunjukan bahwa usaha budidaya rumput laut saat ini telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Disamping itu, budidayanya yang murah dan mudah, usaha budidaya rumput laut mampu menyerap tenaga kerja khususnya di pesisir.
“Rumput laut ini kita jadikan prioritas karena rumput laut adalah jenis budidaya yang dalam prosesnya itu hampir dikatakan free of maintainance. Kita tidak perlu kasih makan rumput laut yang kita tanam.”, kata Susi.
Karena itu, tahun 2016 KKP akan menganggarkan khusus untuk rumput laut sejumlah Rp 330 miliar. “Jadi tahun depan kita sudah plot Rp 330 miliar, untuk meningkatkan jumlah petani rumput laut dan kualitas dari pada rumput laut”, ungkap Susi.
Sistem Resi Gudang
Selain itu, KKP bersama kementerian/lembaga terkait akan memanfaatkan sistem resi gudang (SRG) Kementerian Perdagangan sebagai salah satu instrumen penyangga harga produk rumput laut masyarakat. SRG akan diterapkan untuk membantu menyerap rumput laut hasil budidaya.
Dalam waktu dekat SRG untuk rumput laut akan dilaksanakan pertama kalinya di Makasar melalui penandatanganan antara Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Pembangunan Jabar. Koperasi yang menerbitkan resi dan ijin-ijin prinsip sedang berjalan, sehingga menjadi solusi agar pembudidaya bisa terjamin produknya terjual dan penyediaan pasokan untuk industri dapat kontinyu.
Selanjutnya pemerintah akan mengatur ekspornya sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia. Dalam jangka panjang, akan disusun roadmap dan tata niaga rumput laut yang menyertakan stakeholder rumput laut dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut.
“Untuk mendorong konsumsi rumput laut dalam menu sehari-hari dan penggunaan rumput laut sebagai bahan tambahan dalam berbagai industri makanan, perlu dilakukan sosialiasi dan promosi secara terus menerus/kontinyu”, pungkas Susi.
