Jakarta, Technology-Indonesia.com – Hingga kini masalah pangan masih terus menjadi beban yang harus dicari solusinya melalui pembangunan pertanian yang maju dan berkeadilan. Untuk mengatasi masalah itu, Lembaga Kajian Nawacita (LKN) menggelar diskusi terbuka bertema “Program Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan” yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan pangan di Jakarta (26/11/2019).
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Achmad Djamaludin memaparkan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya melimpah, tetapi belum semua dieksplorasi untuk menghasilkan komoditi pangan. Memasuki tahapan kemajuan 4.0, menurutnya perlu dilakukan inovasi bidang pangan, agar mampu mencukupi kebutuhan pangan secara baik.
“Produksi beras kedepan agaknya tidak akan mencukupi kebutuhan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi pangan non beras yang selama ini menjadi pangan pokok spesifik dimasing-masing wilayah. Sagu, jagung, ubijalar sangat potensial sebagai pengganti beras,” ungkap Achmad.
Posisi beras sebagai pangan yang bergengsi, lanjutnya, harus dikikis dengan pengertian tentang pangan lain yang bernilai gizi baik. Komoditi spesifik seperti porang diminta tidak ada ekspor dalam bentuk segar atau bibit. Sagu di Papua, mesti dipertahankan sebagai sumber pangan spesifik Papua. Perlu adanya regulasi yang memasukkan palawija sebagai produk pangan yang dikawal pemerintah.
“Pengaturan zonasi lahan pertanian abadi. Larangan monopoli, membangun jaringan pemasaran, pengembangan teknologi pangan non beras, memerankan laboratorium sebagai mitra strategis pangan. Berikutnya infrastruktur kawasan pertanian harus dibangun agar angkutan pangan dari kebun ke pasar menjadi lancar,” tutur Achmad.
Guru Besar bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali mengatakan pangan yang panen musiman menjadi catatan tersendiri di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan jumlah penduduk, yang berlawanan dengan menyusutnya lahan pertanian 100 ribu ha/tahun.
Menurutnya, teknologi canggih seperti smart phone, big data, pengingat pintar buatan, cloud computing, dan lain-lain mesti digunakan untuk melakukan efisiensi produksi dan perdagangan. Inovasi juga merupakan kata kunci dalam bisnis terutama dalam rangka menciptakan pasar.
Pada kesempatan tersebut, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman bahwa sektor pangan merupakan bagian dari pelaku pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan inovasi cerdas sehingga pertanian Indonesia maju diproduksi yang mampu menembus pasar dunia.
Berbagai masalah pangan terkini diantaranya adalah berbagai komoditi pangan bergantung import dan semakin lama semakin besar, harga produksi pangan berfluktuasi, para petani dan perlaku usaha kebingungan dalam mengembangkan usahanya, disparitas harga antar wilayah terlalu besar karena masing-masing daerah tidak mampu pengembangan komoditi sesuai kebutuhan dan potensi wilayahnya dan lain-lain.
Masalah tersebut akan semakin berkembang apabila tidak ada program-program yang jitu yang dilaksanakan secara komprehensif oleh berbagai pihak yang berkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Selain bertujuan untuk memperkuat ketahanan menuju kemandirian pangan, usaha komoditi pangan juga “dibebani” fungsi sebagai mesin devisa melalui eksport pangan – sekaligus menekan import sehingga neraca perdagangan pangan menjadi surplus.
Menurutnya, ada beberapa bagian penting yang perlu dibenahi melalui program-program pangan yang terintegrasi, pelaksanaannya bersama, sehingga mampu mengatasi masalah pangan tersebut. Diantaranya, pembangunan pusat-pusat distribusi dikota-kota besar yang selama ini menjadi daerah pengguna produk pangan pasif yang menjadi tujuan utama pemasaran produk pangan dari berbagai daerah. Prasarana dan manajemen pasar eceran perlu dibenahi disetiap kawasan dan lingkungan yang bersentuhan dengan konsumen akhir. Serta, pengembangan produksi yang berorientasi ke pasar.
“Untuk mampu mengembangkan produksi yang berorientasi pasar domestik dan ekspor, maka di kawasan sentra produksi tersebut harus dibangun kelembagaan bisnis kerakyatan yang formal dan profesional,” pungkasnya.
