Jakarta, Technology-Indonesia.com – Kota Madiun memiliki potensi yang sangat besar terutama produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta industri berbasis pangan dan pertanian/kehutanan. Produk-produk UKM ini berkontribusi penting dalam perekonomian daerah. Pengembangan produk melalui kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Selain melindungi konsumen, standardisasi dapat membuka pasar global. Standardisasi dan penilaian kesesuaian akan membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya. Dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), produk-produk yang ada di Kota Madiun dapat lebih berdaya saing,” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, di Madiun, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019).
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu bentuk implementasi amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal 53 dalam Undang-undang tersebut menerangkan bahwa BSN bersama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah bekerja sama untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
“Dengan menerapkan SNI, kita dapat melakukan efisiensi dalam proses produksi yang artinya akan menetapkan harga yang terjangkau oleh konsumen. Penerapan SNI juga merupakan suatu perjuangan dari produsen Indonesia untuk memenangkan persaingan dari gempuran produk luar,” papar Bambang.
Dengan menerapkan SNI, pengusaha dapat meningkatkan efisiensi. Produk yang gagal dapat berkurang, mutu produk terjaga, profesionalitas SDM meningkat, dan aktivitas usaha bisa berjalan otomatis tanpa harus diawasi setiap saat.
Untuk itu, lanjutnya, setiap tahun BSN memberikan pembinaan penerapan SNI kepada UKM agar dapat membantu meningkatkan mutu dan produktivitas UKM. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan UKM akan menjadi role model untuk UKM lain agar tertarik untuk menerapkan SNI.
Selain pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, nota kesepahaman ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah. Misalnya, dengan penerapan SNI ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, penerapan SNI di kota Madiun dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.
