Cibinong, Technology-Indonesia.com – Di usia ke-48 tahun, Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berupaya mendorong kemandirian geospasial untuk kedaulatan bangsa dan negara. Kemandirian geospasial ini terkait kemandirian SDM, data dan informasi geospasial, iptek dan aspek lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin dalam upacara peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) di lapangan upacara Kantor BIG, Cibinong, Bogor. Acara ini sekaligus memperingati berdirinya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal) pada 17 Oktober 1969 yang berubah menjadi BIG pada 2011.
“Tema Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara dipilih karena sangat relevan dengan program nawacita dari Presiden Joko Widodo,” ungkap Kepala BIG.
Menurutnya, Indonesia harus mandiri dalam sumber daya manusia (SDM), serta data dan informasi geospasial. “Kita juga ingin industri geospasial kita mandiri. Jumlah perusahaan terkait informasi geospasial jumlahnya kurang dari 100, masih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Karena itu, industri geospasial perlu diperkuat,” terang Hasanuddin.
Kemudian, kemandirian dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sebab sebagian besar aplikasi masih menggunakan peta dari luar, seperti Google Map. Kepala BIG berharap makin banyak pihak Indonesia yang menggunakan peta dari BIG.
“Peran BIG di sini mempersiapkan data dan informasinya yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Nanti publik berkreasi macam-macam untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tegasnya.
Menurut Kepala BIG, peringatan HIG bertujuan antara lain untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan geospasial agar lebih dipahami oleh masyarakat dan semua stakeholder geospasial lainnya. Acara ini juga bertujuan mensosialisasikan perkembangan teknologi inovasi dan hasil kegiatan terkait pemanfaatan informasi geospasial kepada masyarakat dan komunitas geospasial.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIG mengingatkan tugas dan kewajiban BIG dalam penyelenggaraan geospasial di Indonesia masih banyak yang harus dilaksanakan. Misalnya realisasi sistem referensi geospasial indonesia perlu ditingkatkan. Jaring kontrol GNSS kontinyu di seluruh Indonesia yang jumlahnya masih 134 dan terkonsentrasi di pulau Jawa serta Sumatera harus mulai disebar ke arah timur
Jaring pengamatan pasang surut laut nasional yang jumlahnya 138 juga perlu didensifikasi. “Seperti kita ketahui masa depan kita di laut dan nanti survei pemetaan laut akan sangat tergantung pada data dan informasi dari stasiun pasang surut yang dikelola BIG,” kata Kepala BIG.
Sistem referensi tinggi Indonesia juga perlu dibangun. Geoid nasional ketelitian 5-10 cm harus segera dilaksanakan karena diperlukan untuk pemetaan skala besar.
“Tugas kita yang penting adalah mengadakan peta rupa bumi Indonesia skala besar 1:5.000 secepat mungkin. Peta ini digunakan oleh pemetaan desa, Rencana Detail Tata Ruang, maupun program reforma agraria. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dan kontruksi memerlukan peta sampai skala 1:1.000,” katanya.
Target lainnya adalah pemetaan batas wilayah baik batas desa, kabupaten, hingga batas internasional, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Berikutnya, Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 yang diamanatkan Presiden harus selesai tahun 2018. “Ada kemungkinan begitu kebijakan satu peta skala 1:50.000 selesai, kita diminta melanjutkan kebijakan satu peta di skala 1:5.000,” lanjut Hasanuddin.
Kepala BIG juga berpesan agar data informasi geospasial yang telah diselenggarakan harus bisa diakses oleh publik. “Kita harus bekerjasama dengan semua pihak untuk memanfaatkan informasi geospasial untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini dilaksanakan pula pemberian apresiasi inovasi pemanfaatan informasi geospasial untuk 100 inovator muda dengan latar belakang pendidikan berbeda dari siswa SMP sampai mahasiswa S2. Mereka dipilih dari 270 tim dengan anggota masing-masing 4 orang, kemudian terseleksi menjadi 25 tim.
