LIPI Prediksi Kondisi Ekonomi 2018 Akan Lebih Baik

Jakarta, Technology-Indonesia.com – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi memprediksi kondisi ekonomi pada 2018 akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Prediksi ini didasari oleh komitmen pemerintah untuk menjaga kondisi ekonomi makro agar tetap stabil. Rampungnya beberapa proyek infrastruktur akan menjadi darah segar untuk geliat ekonomi yang lebih baik. 

 

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengatakan tahun 2018 akan menjadi tahun penting bagi Indonesia untuk memasuki babak baru dalam pemantapan gerak langkah ekonomi nasional. Hal itu didukung dengan kondisi tahun ini karena pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses. 

 

“Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan,” kata Agus dalam “Economic Outlook 2018: Penguatan 4 Pilar Daya Saing dan Inklusifitas Perekonomian Nasional” pada Kamis (14/12/2017) di LIPI Pusat Jakarta.

 

Selain infrastruktur, kondisi indikator ekonomi makro tahun ini menjadi tolak ukur di tahun depan. “Kondisi ekonomi Indonesia secara makro pada tahun ini masih mantap terkendali. Walaupun, kondisi ekonomi dalam tekanan defisit fiskal dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di bawah besaran yang diharapkan,” lanjutnya.

 

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo menambahkan, kondisi eksternal juga menjadi faktor penentu ekonomi pada 2018. Kondisi eksternal memberikan ruang optimisme atas posisi tawar Indonesia yang semakin baik, seperti posisi daya saing, kemudahan berbisnis, peringkat negara tujuan investasi, dan peringkat hutang. 

 

“Kendati demikian, kondisi kebijakan ekonomi negara maju yang mulai meningkatkan suku bunga serta ‘kegaduhan’ dalam hubungan internasional akhir-akhir ini patut diperhitungkan,” tekannya.

 

Maxensius juga menyoroti dorongan dinamika transaksi online yang masif pada tahun-tahun sebelumnya akan terus terjadi di tahun depan dalam kondisi persaingan yang makin dinamis. Kondisi ini menuntut langkah-langkah lanjutan dari para pelaku bisnis untuk bersaing membangun efisiensi transaksi dan memberikan kemudahan sebesar-besarnya kepada konsumen. 

 

Pada sisi lain, pemerintah perlu lebih tanggap atas kondisi ini. “Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya perlu bersatu padu untuk memastikan terbangunnya tata kelola yang handal seiring dengan booming bisnis di transaksi online,” harapnya.

 

Maxensius juga melihat perubahan postur keuangan negara juga memberikan ruang lebih besar pada peran pemerintah desa. Untuk itu, peran pemerintah desa perlu dikelola dengan lebih baik untuk memastikan kebijakan makro-meso-mikro berjalan lebih sinergis. Sekat-sekat ego sektoral kementerian diharapkan dapat lebih cair lagi di tahun depan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan kebijakan-kebijakan yang saling kontra produktif.

 

Pada acara Economic Outlook 2018, empat peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI memberikan paparan tajam terkait sejauhmana daya saing dan inklusifitas pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan. Ada empat pilar utama pembangunan yang dibahas yakni sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan inklusif, dan tata kelola yang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.

 

Keempat pilar tersebut penting jika Indonesia ingin mencapai keunggulan daya saing yang tinggi, tanpa meninggalkan lapisan masyarakat miskin atau rentan miskin atau sektor usaha kecil. Lebih lanjut, menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi prasyarat dasar untuk memperbesar manfaat pembangunan. Tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga yang akan datang. Jika pemerintah abai terhadap prinsip-prinsip tersebut, sudah dapat dipastikan mesin pertumbuhan ekonomi lambat laun akan meredup.

 

Pusat Penelitian Ekonomi LIPI juga memberi perhatian besar terhadap sektor maritim. Pembangunan ekosistem maritim dengan empat pilar gagasan tersebut menjadi prasyarat dasar untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kehadiran negara untuk melakukan intervensi strategis di bidang maritim menjadi penting.