Informasi Geospasial yang Akurat Dukung Percepatan Pembangunan Nasional

Jakarta, Technology-Indonesia.com – Peran informasi geospasial (IG) sangat penting dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Proses perencanaan dan pembangunan di berbagai sektor, penyediaan infrastruktur serta layanan sosial dasar bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi memerlukan dukungan informasi geospasial dalam berbagai bentuk.

 

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin mengatakan ketersediaan peta dasar skala besar 1:5.000 sampai 1:1.000 sangat diperlukan dalam penyusunan berbagai program pemerintah seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten dan kota, pemetaan desa, reforma agraria, dan lain-lain. 

 

“Tingginya kebutuhan data dan informasi geospasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar serta mudah diakses oleh berbagai pihak melalui media Ina-Geoportal dan sejenisnya,” kata Hasanuddin dalam sambutan Pra Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial Tahun 2018 di Jakarta, Senin (12/3/2018).

 

Hasanuddin mengungkapkan, saat ini pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk proses penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik masih perlu ditingkatkan. Hal ini terkait beberapa aspek baik aspek koordinasi, produksi dan distribusi, pemanfaatan sumber daya manusia, kelembagaan iptek, dan industri IG yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya.

 

Pentingnya peran IG dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Dalam PP ini disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Selain itu pendekatan yang awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan money follow program. 

 

“Karena itu untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan IG yang akurat dan terkini manjadi hal yang sangat penting,” terangnya.

 

Rakornas ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan IG untuk pemenuhan RPJMN 2015-2019. “Dengan berkembangnya kebutuhan pemerintah di berbagai sektor, kita perlu mengevaluasi apakah memang penyelenggaraan IG sudah optimal atau perlu diperkuat,” tegasnya.

 

Menurut Hasanuddin implementasi kebijakan satu peta (KSP) juga perlu dievaluasi serta bagaimana proses kelanjutannya. Rencananya proses integrasi KSP pada skala 1:50.000 akan diluncurkan pada agustus 2018.

 

“BIG melihat kebijakan satu peta akan terus berlangsung, tanpa kebijakan maupun program pun spirit satu peta ini harus terus berlangsung,” tegasnya.

 

KSP selanjutnya, menurut Kepala BIG, harus masuk ke peta skala yang lebih besar. Misalnya peta skala 1:5.000 yang diperlukan untuk RDTR, pemetaan desa, dan reforma agraria. Bahkan untuk pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus skala yang diperlukan 1:1.000.

 

“Salah satu prioritas utama BIG ke depan adalah percepatan penyelengaraan peta rupa bumi skala 1:5.000 yang ketersediaannya masih di bawah 5 persen,” ungkapnya.

 

Hasanuddin berharap KSP berikutnya melibatkan lebih banyak stakeholder. KSP saat ini baru melibatkan 19 kementerian/lembaga (K/L) dan 34 provinsi, sementara stakeholder pemetaan di Indonesia ada industri, mitra masyarakat, LSM, masyarakat umum, dan lain-lain. Selain itu ada K/L yang belum masuk KSP 2016-2019. Misalnya Kementerian Kesehatan yang memiliki peta-peta tematik kesehatan. 

 

“Kebijakan satu peta ini harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh stakeholder,” pungkasnya.