Deklarasi Anti Radikalisme dari Surabaya untuk Indonesia

Technology-Indonesia.com – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir kembali mengingatkan kepada civitas akademika perguruan tinggi mengenai pentingnya memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air serta mencegah munculnya bibit radikalisme dan terorisme di kampus. 

 

Pada kunjungan kerja ke UPN Veteran Surabaya pada Kamis (6/7/2017), Menristekdikti bersama Pimpinan Perguruan Tinggi Se-Jawa Timur melakukan Deklarasi Anti Radikalisme dengan tema “Deklarasi Dari Surabaya Untuk Indonesia”. 

 

Ada lima poin penting dalam deklarasi ini. Pertama, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Ketiga, mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan radikalisme dan terorisme serta menjaga kerukunan umat beragama. Keempat, mencegah dan melarang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, Precursor dan zat adiktif lainnya. Terakhir, menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.

 

Menristekdikti juga mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk mengawal pencegahan radikalisme dan terorisme serta penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi masing-masing. “Mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi,“ ujar Menristekdikti. 

 

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya cukup meluluskan sarjana ataupun diploma, namun harus mencetak lulusan yang memiliki kompetensi tinggi yang senantiasa menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) R. Gautama Wiranegara menyampaikan tantangan radikalisme global yang saat ini juga mengancam Indonesia. Gautama mengatakan generasi muda rentan akan pengaruh radikalisme. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku radikalisme paling banyak berasal dari kalangan anak muda.

 

Gautama mengatakan bahwa penanganan radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. “Saat ini BNPT sudah berkoordinasi dengan 32 Kementerian untuk penanganan radikalisme dan terorisme, sehingga akan terlihat peran masing-masing, siapa berbuat apa,” ujarnya.

 

Gautama mengingatkan besarnya pengaruh penyebaran radikalisme dan terorisme melalui internet dan media sosial. “Dari pengaruh media sosial, banyak orang Indonesia, umumnya anak muda, yang berangkat ke Suriah,” ujar Gautama. 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran radikalisme melalui internet dan media sosial adalah melalui pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara.