Jakarta, Technology-Indonesia.com – Citra satelit penginderaan jauh sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Saat ini, citra satelit sudah menjadi kebutuhan yang harus ada untuk rencana detail tata ruang (RDTR), perencanaan pembangunan, deteksi awal kebencanaan dan kerusakan lingkungan, termasuk untuk tanggap darurat kebencanaan.
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Citra Satelit Penginderaan Jauh di Jakarta pada Selasa (28/1/2020). Rakornas membahas berbagai agenda antara lain identifikasi kebutuhan data/informasi satelit penginderaan jauh tahun 2020 bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, SDG Center, serta organisasi terkait lainnya.
“Tujuan Rakornas ini menghimpun aspirasi, permintaan kebutuhan citra satelit oleh kementerian/lembaga dan daerah untuk nantinya diakuisisi atau diperoleh citra setelitnya oleh Lapan, mulai dari resolusi rendah, resolusi menengah, resolusi tinggi, dan resolusi sangat tinggi,” terang Thomas.
Rakornas bertema “Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh Cerdas dan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” juga bertujuan mencari solusi permasalahan dalam pemanfaatan data/informasi satelit penginderaan jauh serta implementasi sinergitas dalam Program Riset Nasional.
Perkembangan penggunaan citra satelit di Indonesia, terang Thomas, sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Waktu itu, masing-masing kementerian/lembaga atau daerah mengadakan sendiri-sendiri citra satelit, walaupun Lapan sudah menyediakannya. “Namun sejak tahun 2012 dengan adanya Inpres nomor 6 tahun 2012 maka Lapan diberikan kewajiban untuk menyediakan citra satelit kepada semua Kementerian/lembaga dan daerah,” terangnya.
Kewenangan itu diperkuat dengan Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan keantariksaan. Menurut Undang-Undang tersebut, Lapan selain sebagai lembaga litbang, juga sebagai penyelenggara keantariksaan. Salah satunya adalah penyelenggaraan penginderaan jauh mulai dari menyediakan hingga pemanfaatan citra satelit.
Dengan adanya regulasi tersebut maka integrasi dan pemanfaatan penginderaan jauh bisa lebih efisien. Pada 2015, Lapan mulai membagikan citra satelit pada semua kementerian/lembaga secara gratis karena pengadaannya menggunakan lisensi pemerintah. Pembagian citra satelit tersebut mengakibatkan efisiensi dan penghematan anggaran tahun 2015 sekitar Rp 3 triliun. Pada 2016, karena penggunaannya makin bertambah, penghematannya sekitar Rp 5 triliun. Pada 2017 penghematannya meningkat menjadi Rp 7 triliun dan pada tahun 2018 anggaran yang bisa dihemat Rp 13 triliun.
“Kebijakan pemerintah untuk menyatukan sumber data citra satelit itu sudah memberikan kontribusi penghematan anggaran yang luar biasa,” ungkapnya.
Hambatan dalam pengadaan citra satelit, menurut Thomas, biasanya karena awan. Karena itu, kemarau cukup panjang tahun lalu merupakan kesempatan paling baik untuk mendapatkan citra satelit. Namun ada beberapa daerah yang masih terkendala oleh awan.
Dalam Rakornas ini, Lapan menyerahkan data dan mosaik data satelit penginderaan jauh berbagai resolusi hasil akuisisi tahun 2019 serta dua e-book berjudul “Informasi Spasial Tematik Klasifikasi Tanaman Sawit Berdasarkan Umur” dan “Informasi Potensi Lokasi Budidaya Kerapu dan Rumput Laut Berbasis Data Satelit”. Data ini diberikan kepada 28 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 50 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Lapan juga meluncurkan sistem informasi pemantauan kebakaran hutan/lahan (Lapan Fire Hotspot) terbaru berbasis website dan aplikasi mobile yang dilengkapi dengan informasi posisi dan lokasi titik panas (hotspot), jenis satelit yang digunakan, sumber perolehan data, serta statistik yang dapat lebih mudah digunakan dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan dan pengguna.
Thomas mengungkapkan, beberapa daerah sudah memanfaatkan Lapan Fire Hotspot antara lain Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Informasi hotspot Lapan juga telah menjadi rujukan nasional sejak 2016 berdasarkan surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
