Jakarta, Technology-Indonesia.com – Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengungkapkan, Indonesia telah mengadopsi ISO 26000:2010 dengan metode republikasi-reprint menjadi SNI ISO 26000:2013. ISO 26000 merupakan standar internasional berisi panduan tanggung jawab sosial bagi semua jenis organisasi tentang bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saat ini, status penerjemahan SNI ISO 26000:2013 dengan metode rep-rep telah diusulkan sebagai PNPS tahun 2017 untuk diterjemahkan oleh Komite Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu,” ujar Bambang saat peluncuran Internasional Open Forum (IOF) on ISO 26000 and CSR di Hotel Aston, Jakarta, pada Selasa (28/8/18).
ISO (International Organization for Standardization) merupakan organisasi internasional independen dengan keanggotaan yang terdiri dari 161 badan standar nasional yang 75% diantaranya berasal dari negara berkembang. Melalui anggotanya, ISO mengumpulkan pakar untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan standar internasional sukarela berbasis konsensus, dan relevan terhadap pasar serta mendukung inovasi dan memberikan solusi terhadap tantangan global.
Sampai saat ini sudah lebih dari 22.000 standar ISO dikembangkan oleh 161 negara anggota yang digunakan dihampir semua negara dan sektor, baik oleh perusahaan maupun organisasi swasta dan publik. Beberapa standar ini adalah spesifikasi teknis atau standar sistem manajemen, yang berisi persyaratan rinci yang akan diterapkan oleh lembaga atau perusahaan publik. Standar ISO lainnya menawarkan panduan dan berisi rekomendasi terperinci yang dapat mendorong kinerja ekselen berkelanjutan.
Terkait panduan ISO 26000, ada 400+ rekomendasi dikembangkan oleh lebih dari 450 ahli dari 100 negara dan 40 organisasi internasional – konsultasi pemangku kepentingan terbesar dalam sejarah ISO. ISO 26000 telah dipublikasikan pada tahun 2010.
Bambang menjelaskan SNI ISO 26000:2013 tidak dipergunakan untuk sertifikasi.”Self-declaration ini tidak sama dengan tersertifikasi berdasarkan standar ISO, karena sertifikasi memerlukan audit pihak ketiga oleh lembaga sertifikasi/perusahaan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional (Komite Akreditasi Nasional/KAN) sedangkan self declaration tidak perlu,” ujar Bambang.
Walaupun tidak memerlukan audit dari pihak ketiga yang terakreditasi KAN, perusahaan/organisasi yang menerapkan SNI ISO 26000:2013 tetap harus menjelaskan bagaimana mereka telah menggunakan rekomendasi yang tertuang dalam SNI ISO 26000:2013.
“Apabila organisasi ingin membuktikan performansinya dalam kriteria tertentu, mereka harus menggunakan tools/standard yang berisikan persyaratan. Individu organisasi dapat menggunakan dokumen apapun termasuk SNI ISO 26000:2013, dan memformulasikan persyaratannya sendiri,” jelas Bambang. Organisasi dapat menggunakan audit/verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan tersebut, dan mengkomunikasikan hasilnya ke pemangku kepentingan.
Selama 8 tahun terakhir ISO 26000 telah digunakan dalam banyak cara dan Organisasi Pasca Publikasi/ PPO ISO 26000 (central secretariat Geneva dan SIS Swedia, ABNT Brasil) selalu bertemu dengan kelompok penasihat pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan terbaru seputar ISO 26000 dan tanggung jawab sosial.
Internasional Open Forum
Diinisiasi oleh PPO SAG expert Indonesia, tahun ini Internasional Open Forum (IOF) akan berlangsung di Bali, 29-30 Oktober 2018. IOF akan dilanjutkan dengan berbagai international training workshop on ISO 26000 SR untuk penguatan CSR, dan ISO 20400 Sustainable Procurement – untuk penguatan nilai dan manajemen pengadaan.
CFCD (Corporate Forum for Community Development) bekerja sama dengan BSN dan berbagai pihak akan melaksanakan IOF 2018 dengan tema “Menuju Keberlanjutan Dunia dalam Keunggulan” yang akan dihadiri sekitar 20 Negara dari benua Eropa, Amerika, Amerika Latin, dan Asia.
Sebagai forum bertukar informasi dan inspirasi, serta menginformasikan hasil-hasil pertemuan ahli PPO, IOF terbuka untuk publik, berfokus pada contoh-contoh langsung tentang bagaimana ISO 26000 telah digunakan di seluruh dunia, dan bagaimana gerakan global menuju tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan (dalam spirit dan tema Toward Worlds Sustainability in Excellence) mengalami kemajuan.
Pengadaan Berkelanjutan ISO 20400 juga akan disajikan serta tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, semua dalam konteks Pedoman ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial. “Ini momen yg baik yg dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan organisasi untuk memperoleh best practice penerapan CSR dari pakar internasional,” pungkas Bambang.
