Jakarta, Technology-Indonesia.com – Strategi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak terlepas dari keinginan untuk menarik investasi, membuka kesempatan kerja, mendorong ekspor, transfer teknologi dan inovasi. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 4.800 KEK di dunia. Namun, banyak ditemukan KEK yang gagal berkembang karena pendiriannya lebih didominasi tujuan politis, perusahaan yang masuk tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan lemahnya keterkaitan dengan ekonomi secara keseluruhan.
Di Indonesia, istilah KEK pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya secara khusus posisi KEK dikukuhkan dalam UU No. 39 Tahun 2009. Pemerintah sudah hampir satu dasawarsa membangun KEK. Karena itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi melakukan kajian sejauh mana kemajuan dan implementasi pembangunan KEK.
Maxensius Tri Sambodo, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengatakan Indonesia memiliki beberapa zona KEK seperti industri, logistik, energi, pengolahan ekspor, pariwisata, dan lain-lain. Untuk KEK Industri ada di 9 lokasi yaitu Sei Mankei, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur, Palu, Bitung, Sorong, Morotai, dan Arun (Lhoksumawe). Sementara ada 6 KEK pariwisata di Sei Mankei, Mandalika, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Arun (Lhoksumawe), dan Morotai.
“Studi yang dilakukan LIPI terfokus pada KEK pariwisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung. Tim peneliti LIPI mengkajinya dari berbagai aspek, antara lain politik, ekonomi, dan tata kelola,” Ungkap Maxentius pada Media Briefing bertajuk “Listrik Ada, Kedatangan Investor Tak Kentara: Studi di KEK Mandalika dan Tanjung Kelayang” pada Selasa (28/8/2018) di LIPI Pusat Jakarta.
Pengembangan KEK Mandalika dimulai sejak 30 Juni 2014 berdasarkan PP No. 52 Tahun 2014 dengan luas 1.035,67 hektar. Sementara KEK Tanjung Layang berdasarkan PP No. 6 Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan luas 324,4 hektar. “KEK harus siap dalam beroperasi setelah tiga tahun, namun sekarang masih berproses,” terangnya.
KEK Mandalika dirancang sebagai KEK berwawasan lingkungan (green eco tourism) dengan ciri adanya sea water reverse osmosis, waste management, solar panel, dan green building. Kegiatan pariwisata yang sudah berkembang antara lain homestay, penyewaan kendaraan, restoran, dan lain-lain.
Menurut Maxensius, tantangan pengembangan KEK Mandalika antara lain bagaimana membangun sinergitas antara KEK Mandalika dengan kawasan sekitar, belum ada branding produk unggulan, spekulan tanah yang marak, banyaknya pekerja anak di wilayah wisata, serta masalah keamanan, kebersihan, dan kelayakan fasilitas. Selain itu, belum kongkritnya insentif yang dapat diberikan kepada investor di sektor pariwisata.
“Sikap masyarakat juga belum mendukung terwujudnya destinasi wisata yang memberikan kenyamanan dan ketenangan. Para tokoh agama belum maksimal dalam sosialisasi pariwisata halal,” ungkap Maxensius.
Terkait kondisi kelistrikan, pemadaman yang masih terjadi dan daya yang belum stabil menjadi tantangan yang harus dibenahi. Selain itu, masih banyak dijumpai rumah tangga yang melakukan penyambungan listrik dari tetangga.
Sementara tantangan dari aspek ekonomi pengembangan KEK Tanjung Kelayang antara lain kemampuan APBD untuk pembiayaan infrastruktur yang terbatas, nilai tanah yang terus naik, ketersediaaan air, serta dukungan pemerintah daerah di kawasan penyangga KEK yang masih rendah.
Dari aspek infrastruktur kelistrikan, saat ini PLN sudah menyiapkan 60 MVA untuk Tanjung Kelayang dan dinilai sudah cukup. Tantangannya adalah permintaan listrik yang masih relatif rendah, perusahaan tambang yang membutuhkan listrik pada saat-saat tertentu, serta ancaman/gangguan petir.
Hasil kajian dari kedua KEK tersebut, aspek politik menjadi determinan penting untuk mengakselerasi KEK. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan KEK tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah adanya persaingan antara pemimpin menjelang pilkada dan pilpres sehingga KEK berpotensi menjadi alat politik baik itu negatif ataupun positif.
Terkait aspek ekonomi di sisi pariwisata, Maxensius menuturkan, sebetulnya destinasi wisata telah terbangun jauh sebelum rencana KEK diusulkan. “Inilah yang menjadi salah satu hambatan pada sektor pariwisata ini yakni proses akuisisi dan perubahan kepemilikan lahan menjadi proses yang dinamis yang membuat lambatnya pengembangan zona wisata,” katanya.
Max menekankan, peran pemerintah sangatlah diperlukan khususnya melalui badan usaha milik negara untuk membantu mengakuisisi lahan pariwisata. “Dalam skema dominasi peran negara, maka kerangka permodalan dapat diperoleh dari APBN. Hal ini penting agar dominasi peran swasta tidak terlalu besar sehingga menghindari eksploitasi Sumber Daya Alam,” sambungnya.
Sementara terkait faktor tata kelola, Maxensius menerangkan bahwa model KEK yang ada masih ‘kurang’ dalam mengadopsi peran organisasi formal (DPRD), bisnis dan masyarakat (civil society). Lembaga-lembaga itu diakui sangat penting dalam kemajuan KEK. Sayang, posisinya belum masuk ke dalam arus utama kelembagaan.
Maxensius berharap, segala telaah yang telah dilakukan bisa memberikan jawaban mengapa sulit mengundang perusahaan menanamkan modalnya di KEK, bahkan yang sudah ada bukan tidak mungkin keluar dari KEK. “Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya kelistrikan sudah disiapkan secara baik untuk menunjang KEK dan diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi KEK,” pungkasnya.
