Jakarta, Technology-Indonesia.com – VMware Inc. merilis hasil riset bertajuk “Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific”. Riset ini dilakukan oleh Deloitte Access Economics atas nama VMware dengan target survei sebanyak 3.840 orang.
Riset ini salah satunya menyoroti mengenai makin tingginya tingkat penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik. Di sisi lain, adanya kesenjangan dalam menghadirkan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah di kawasan tersebut.
Dalam riset ini terungkap bahwa terjadinya penurunan dalam pemanfaatan layanan pemerintah secara tatap muka langsung oleh masyarakat di kawasan Asia Pasifik dalam dua tahun ke belakang. Di sisi lain, terdapat sebanyak 77% warga masyarakat yang kini memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan-layanan pemerintah.
Namun demikian, sebanyak 67% responden menaruh harapan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga sejajar dengan layanan-layanan di sektor swasta. Sebanyak 41% masyarakat juga mengalami kendala dalam mengakses layanan digital, akibat rendahnya tingkat penguasaan dan kecakapan digital maupun infrastruktur digital.
Bertambahnya 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik (meliputi Australia, Singapura, Indonesia, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan) di tahun 2025, maka kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan juga diperkirakan akan terus bertumbuh.
Sylvain Cazard, senior vice president and general manager, Asia Pacific and Japan, VMware menuturkan, berdasarkan riset Deloitte masyarakat menaruh harapan yang tinggi untuk dihadirkannya kesetaraan layanan, termasuk dari sisi kualitas.
Penghantaran layanan, dalam hal ini, seperti infrastruktur multi cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern terkontainerkan, saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sebagai fondasi agar kita bisa terus melaju.
“Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya IT baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” tuturnya.
Mitra Deloitte, sekaligus penyusun laporan prinsipal, John O’Mahony menuturkan, mulai bergairahnya kembali investas untuk pengembangan layanan digital pemerintah punya maknya yang begitu penting.
“Hal ini menjadi penanda akan adanya kemajuan positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam menikmati layanan digital, seperti makin meningkatnya persepsi dan kepercayaan kepada pemerintah, meningkatnya kesetaraan dan infklusivitas, terpangkasnya emisi karbon, meningkatnya penghematan biaya, serta makin tingginya tingkat responsivitas pemerintah saat masyarakat memerlukan adanya perubahan kebijakan,” imbuhnya.
Kesiapan masing-masing lembaga pemerintah di kawasan Asia Pasifik dalam menerima perkembangan teknologi mutakhir yang mendukung dalam terwujudnya digitalisasi tidak sama di antara negara-negara maju maupun berkembang.
Riset ini menghasilkan sejumlah catatan menarik seperti:
• Singapura
Sebanyak 84% responden dari Singapura punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang. Sebanyak 76% sepakat atau sangat sepakat bahwa pemerintah perlu berinvestasi lebih tinggi lagi di bidang teknologi sebagai bentuk kesiapan dalam menyongsong masa depan.
• Vietnam
Sebanyak 85% responden dari Vietnam merasa tak enggan bila harus belajar kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir. Sebanyak 80% punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
• India
Responden India menyampaikan bahwa pengalaman positif yang dirasakan oleh warga selama menggunakan layanan dari pemerintah secara daring akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah. Terdapat 89% responden yang menyatakan siap mempelajari jenis-jenis kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir.
• Indonesia
Sebanyak 81% responden Indonesia merasa nyaman bersentuhan dengan teknologi-teknologi digital mutakhir. Satu hal yang perlu dicatat, pemerintah Indonesia berhasil mengembangkan banyak situs-situs web untuk menggantikan layanan berbasis tatap muka langsung sebagai medium yang paling banyak digunakan oleh responden dalam mengakses layanan pemerintah.
• South Korea
Sebanyak 90% responden Korea punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
Dalam laporan ini disebutkan pula bahwa Korea menempati peringkat teratas secara global pada the World Bank GTMI dan diakui sebagai yang terkemuka di tingkat global untuk pengembangan GovTech dengan skor 98 dari angka maksimum 100.
• Japan
Sebanyak 90% responden Jepang punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang, namun hanya 27% yang berharap adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah yang setara dengan layanan yang dihadirkan oleh pihak swasta.
• Australia
Sebanyak 82% responden Australia berharap bahwa akan makin banyak layanan pemerintah yang nantinya bisa diakses secara daring dalam lima tahun ke depan dengan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi.
Sebanyak 55% dari mereka bersedia memberikan personal data apabila memang ini akan membuat akses layanan bagi warga menjadi lebih mudah. Keamanan data juga menjadi topik penting yang ada di benak responden Australia terkait dengan akses ke layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Riset VMware dan Deloitte: Pemerintah di Asia Pasifik Harus Hadirkan Layanan Digital Berkualitas
