Sikap pemerintah tersebut sesuai dengan keinginan Komisi VII DPR RI.”Pada prinsipnya penolakan DPR itu sama dengan penolakan kami bahwa pemerintah merencanakan pembatasan subsidi BBM bagi kendaraan roda dua. Namun, tengah diupayakan bersama termasuk DPR untuk membatasi BBM PSO agar tidak melebih budget yang disetujui,” tegas Menteri ESDM disela-sela Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/6)
Tahun ini BBM PSO (premium dan solar) dibatasi mencapai 36,5 juta kilo lite. “Kita ingin agar mereka yang tidak berhak, yakni katakanlah kendaraan mewah dan lain segalanya, janganlah membeli BBM PSO. Dan saya pastikan, tidak ada pembatasan BBM bersubsdi untuk kendaraan roda dua ,” tegas Menteri.
Untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi, pemerintah akan merevisi beberapa aturan-aturan terkait yang menjadi kendala pada tingkat pemerintah agar BBM bersubsidi dapat dinikmati hanya kepada yang berhak. (ESDM/Lea)