Jakarta, 5/4 – Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) sedang menyiapkan tim teknis yang akan mensupervisi penyusunan peta nasional resiko bencana untuk 33 provinsi.
Deputi Survei Dasar dan Sumber Daya Alam Bakosurtanal Dr Priyadi Kardono di Cibinong, Selasa, mengatakan, tim tersebut dibentuk atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia mengakui selama ini masing-masing instansi pemerintah misalnya Kementerian Kehutanan, Pertanian, ESDM, hingga PU memiliki peta sendiri-sendiri, yang sistem penggambarannya tak menggunakan kaidah-kaidah topografi sehingga sulit dijadikan peta dasar risiko bencana.
“Suatu informasi geospasial tematik bencana harus menggunakan informasi geospasial dasar yang pembuatannya menggunakan jaring kontrol vertikal, horisontal dan gaya berat,” katanya di sela Seminar Nasional Geomatika 2011.
Sebelumnya BNPB meminta bantuan Bakosurtanal untuk menyusun peta nasional resiko bencana di 33 provinsi.
“Pada November 2011 seluruh provinsi diharapkan sudah memiliki peta indeks risiko bencana,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Dr Sutopo Purwo.
Saat ini baru delapan provinsi yang sudah memiliki peta tersebut yang disusun UNDP antara lain Aceh, Bengkulu, Sumbar, Jateng, Bali, Maluku dan NTT.
Pihaknya ingin melengkapi peta tersebut untuk 33 provinsi namun masih memerlukan pedoman dari Bakosurtanal sebagai badan yang berwenang di bidang informasi geospasial nasional berhubung peta-peta yang ada memiliki standar yang berbeda-beda.
“Pemda-pemda menanyakan menggunakan peta yang mana, karena masing-masing Kementerian dan instansi mempunyai peta sendiri. Jadi kami menginginkan peta dasar, untuk Jawa dan Nusa Tenggara menggunakan skala 1:25 ribu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dengan skala 1:50 ribu dan Papua 1: 250 ribu,” katanya.
Peta tersebut, ujarnya, kemudian akan dibuatkan detil tematiknya yakni peta bahaya multi bencana dengan 13 jenis bencana seperti gempa, tsunami, gunung berapi, longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, erosi, kebakaran pemukiman, gelombang ekstrem, cuaca ekstrem, epidemi dan wabah penyakit dan konflik sosial.
“Selain itu peta nasional resiko bencana ini akan mencakup peta kerentanan dan peta kapasitas yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memiliki peta risiko bencana di tingkat provinsi,” kata Sutopo. (Dew)
