Jakarta – Masalah ketergantungan impor bahan baku menjadi isu utama yang akan dibahas dalam KTN 2018. Selain itu, juga akan disinergikan pengembangan alutsista nasional serta teknologi pengurangan resiko bencana dalam upaya penyelamatan pembangunan berkelanjutan.
Asep Riswoko, Direktur Pusat Teknologi Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan sekitar 74 persen atau setara Rp 1.500 T belanja pertahun dihabiskan untuk impor bahan baku industri dan komponen. “Hal itu menjadi Isu utama bagaimana secara bertahap melakukan subtitusi impor bahan baku dan komponen,” ujar Asep dalam Jumpa Pers KTN 2018 di Jakarta, Jum’at (22/06/2018).
Dalam hal ini, lanjur Asep, KTN akan membahas upaya meningkatkan daya saing manufaktur dan produktivitas dengan membentuk sistem manufaktur baru diantaranya pengembangan platform sistem rantai pasokan efisien. Selain itu akan dibentuk sistem material terintergrasi, diantaranya membangun database yang andal serta menyiapkan prototipe material dengan kecepatan tinggi dan efisien. “ Juga membuka peluang tumbuhnya industri komponen atau bahan baku di Indonesia,” lamjutnya.
Unggul Priyanto, Kepala BPPT mengatakan Indonesia harus menghentikan ekspor hasil alam dalam bentuk mentah. “Posisi Indonesia tercatat urutan ketiga di dunia penghasil karet alam. Namun, harga karet ditentukan negara lain sehingga menyulitkan penerimaan negara. Dalam hal ini, BPPT sudah banyak melakukan pengembangan teknologi material maju,” ujarnya.
Sementara itu, masalah alutsista nasional juga akan dibahas dalam KTN kali ini. Fadhilah Hasim, peneliti senior Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT mengatakan seluruh stake holder akan dipetakan untuk pengadaan termasuk lisensi, pengembangan dan offset (nilai tambah dari penjual pada pembeli) dari teknologi kunci. “Ada 7 program yang menjadi teknologi kunci dalam KTN ini dan semua stake holder terkait akan dipetakan kemampuannya,” ujar Fadhilah.
Ketujuh program kunci, diantaranya radar, propelan, medium tank, roket, rudal, pesawat tempur IFX termasuk kapal selam. “Selain pengembangan teknologi juga akan dibahas pembiayaan alutsista nasional saat ini,” ujar Fadhilah. Dalam penyelenggaraan KTN bidang Hankam, BPPT akan menggandeng Komite Keebijakan Industri Pertahanan (KKIP.
Bidang Kebencanaan akan targetkan inovasi teknologi pengurangan resiko bencana, diantaranya teknologi untuk mitigasi wilayah-wilayah yang kerap terjadi gempa atau tsunami, termasuk menyusun standardisasi bangunan tahan gempa dengan skala richter yang berbeda.
“Nanti Kementerian PUPR yang ambil peran utk kebijakan standardisasi bangunan yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Sementara BPPT sendiri sudah memiliki teknologi yaitu alat sensor bangunan pasca gempa,” ujar Eko Widi Santoso, Direktur Pusat Teknologi Reduksi Resiko Bencana BPPT . Selain kegempaan, KTN juga akan bahas masalah bencana kebakaran hutan dan bencana lainnya.
