Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan perlunya penguatan modernisasi koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal itu diperlukan untuk mengoptimalkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Irwanda Wisnu Wardhana mengatakan peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 yang jatuh pada 12 Juli 2023, menjadi momentum untuk merefleksikan dan merevitalisasi peran koperasi terhadap ekonomi Indonesia.
Irwanda menyampaikan bahwa sistem koperasi perlu merangkul perspektif pendekatan digital ekonomi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang koperasi, utamanya generasi milenial dan generasi Z. Sehingga, koperasi menjadi kelembagaan yang tidak out of date dan terlupakan.
“Bagaimana literasi mereka terhadap hal-hal yang sangat baru, sangat cepat bisa ‘ditangkap’ oleh koperasi, sehingga koperasi tidak out of date, tidak tertinggal oleh zaman,” terang Irwanda dalam Media Lounge Discussion (Melodi) bertema “Koperasi Soko Guru Perekonomian Indonesia” di Jakarta pada Selasa (11/7/2023).
Selain itu, koperasi bisa lebih transparan dan akuntabel dalam aspek keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Irwanda mencontohkan, bagaimana masyarakat percaya dan melakukan transaksi jual beli di marketplace, karena ada ekosistem digital yang dibangun. Ketika masyarakat melakukan transaksi, uang tidak diberikan kepada penjual sebelum barang yang dibayar, sudah diterima oleh pembeli.
“Kalau koperasi punya perangkat-perangkat yang mendukung pertumbuhan koperasi, secara otomatis koperasi akan menjadi salah satu badan usaha atau kelembagaan ekonomi yang sangat kuat di masyarakat. Dan sebagai salah satu solusi untuk peningkatan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Irwanda optimis dengan modernisasi, koperasi dapat merangkul berbagai instrumen seperti digital ekonomi, meningkatkan literasi masyarakat dan bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, pihaknya saat ini sedang melakukan kajian terkait kemungkinan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar masuk menjadi ekosistem penjamin di dalam koperasi, terutama koperasi simpan pinjam.
Hal ini, untuk menyikapi beberapa kasus koperasi di tanah air yang disalahgunakan, dengan memberikan pinjaman dan menarik uang dari non-anggota koperasi, sehingga manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang.
Irwanda menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur tentang industri keuangan diawasi dengan lebih baik, termasuk di dalamnya koperasi simpan pinjam. “Selama ini koperasi tidak termasuk dalam ekosistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” imbuhnya.
Dengan diupayakannya LPS masuk ke dalam sistem penjaminan dalam koperasi simpan pinjam, dan mendapat pengawasan dari OJK, menurut Irwanda, maka koperasi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan bisa menguatkan gerakan koperasi itu sendiri.
Pengawasan dan penjaminan dari negara untuk mencegah skandal-skandal baru koperasi simpan pinjam di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bagian dari proses penguatan modernisasi koperasi di Indonesia.
BRIN Tekankan Perlunya Penguatan Modernisasi Koperasi di Indonesia
