Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyiapkan tiga inovasi untuk meningkatkan kualitas dan dampak dari Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) tahun 2023. Kick off FKRI dilaksanakan pada Kamis (20/7/2023) di Auditorium Gedung Widya Graha Lantai 2, BRIN Kawasan Gatot Subroto, Jakarta.
FKRI merupakan ajang komunikasi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam mengagendakan kebutuhan kajian kebijakan, riset dan inovasi dari setiap K/L, industri dan daerah.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan dalam dua tahun terakhir, BRIN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan dampak riset dan inovasi nasional. Salah satu upaya tersebut adalah integrasi lembaga riset ke dalam BRIN.
“Integrasi ini bertujuan untuk memperbaiki ekosistem riset di Indonesia agar menjadi ideal,” ujar Handoko melalui keterangan tertulis pada Kamis (20/7/2023)
Handoko mengatakan, FKRI memiliki peran strategis bagi ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan beralihnya tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan setiap K/L, menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN, sesuai Pasal 65, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.
Tahun 2023 ini, terangnya, BRIN telah menyiapkan tiga inovasi untuk meningkatkan kualitas dan dampak FKRI. Pertama, melakukan kolaborasi dari sisi pendanaan, data dasar, dan sarana prasarana riset dan inovasi. BRIN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengalokasikan anggaran riset dan inovasi secara optimal, sesuai dengan kebutuhan kajian kebijakan dari setiap K/L.
“BRIN juga akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dasar yang akurat dan terkini untuk mendukung riset dan inovasi,” jelasnya.
Kedua, menempatkan empat Kementerian Koordinator sebagai koordinator FKRI, untuk memastikan keselarasan agenda riset dan inovasi dengan prioritas pembangunan nasional.
“Para Kemenko juga akan berperan sebagai penghubung antara BRIN dengan K/L lainnya dalam hal penyusunan Rencana Kerja Bersama (RKB) riset dan inovasi,” kata Handoko.
Ketiga, BRIN akan menyesuaikan isu-isu strategis FKRI dengan prioritas nasional, yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan, setidaknya hal-hal yang harus terus didorong menuju akhir 2024 adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Upaya akselerasi harus terus dilakukan dengan tetap berpedoman pada kebijakan dan data pembangunan yang evidence based. Kita semua harus terus berkolaborasi dengan semangat yang inklusif,” ujarnya.
Mego menambahkan, integrasi lembaga riset ke BRIN memberikan manfaat bagi peneliti dan inovator di Indonesia. Salah satunya adalah adanya fasilitas pendanaan riset dan inovasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan melalui skema Pusat Kolaborasi Riset (PKR).
PKR merupakan skema pendanaan untuk membentuk dan mengembangkan kolaborasi riset pada topik spesifik secara multi dan interdisiplin, dengan standar hasil yang sangat tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna iptek.
Selain itu, BRIN juga memberikan dukungan sarana dan prasarana riset dan inovasi yang memadai bagi peneliti dan inovator. Hal tersebut merupakan bekal untuk menjawab tantangan dan hambatan yang ada.
BRIN Siapkan Tiga Inovasi pada Forum Komunikasi Riset dan Inovasi 2023
