Jakarta, Technology-Indonesia.com – Anggaran riset dan inovasi di Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2018 terus mengalami perubahan. Anggaran riset pada tahun 2018 senilai Rp 26 triliun menurun menjadi Rp 10 triliun pada 2023.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko menjelaskan anggaran riset yang bersumber pada APBN pada 2018 senilai Rp 26 triliun, kemudian pada 2019 berubah menjadi Rp 21 triliun.
“Saat itu semua tahu bakal ada integrasi dari badan litbang kementerian. Banyak kementerian yang mulai mengalihkan dananya yang tadinya diklaim sebagai anggaran riset,” kata Handoko di acara Media Lounge Discussion (Melodi) di Jakarta pada Jumat (24/2/2022).
Selanjutnya anggaran riset pada tahun 2020 sebanyak Rp 18 triliun, menjadi Rp 12 triliun pada 2021. “Sebenarnya BRIN mulai dari sini, kondisi Rp 12 triliun. Ini total dari semua kementerian dan lembaga,” terangnya.
Handoko menyampaikan, anggaran riset tahun 2022 tahun sekitar Rp 9,5 triliun. Sementara tahun 2023 sekitar Rp 10 triliun, dengan anggaran untuk BRIN Rp 6,4 triliun. Sisanya, merupakan anggaran riset yang ada di Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Dari total Rp 10 triliun, yang masuk di APBN BRIN sekitar Rp 6,4 triliun. Jika ditambah luncuran mungkin sekitar Rp 7 triliun. Luncuran bisa berasal dari pinjaman luar negeri yang tidak terserap di tahun lalu,” imbuhnya.
Selain dana riset dari APBN, saat ini BRIN juga mengelola layanan program riset yang bersumber dari imbal hasil dana abadi riset yang akumulasinya sekitar Rp 1 triliun. Dana abadi riset dimulai tahun 2019 dengan dana pokok senilai Rp 990 miliar. Selanjutnya pada 2020 menjadi Rp 3 triliun, kemudian pada 2022 menjadi Rp 8 triliun.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar anggaran riset dari APBN senilai Rp 26 triliun dimasukkan ke BRIN. Arahan tersebut, terang Handoko, karena Presiden Jokowi melihat anggaran riset tahun 2018.
“Kenapa itu tidak terjadi. Angka Rp 26 triliun itu termasuk anggaran di 5 entitas (Kemristek, BPPT, LIPI, LAPAN, dan BATAN) senilai rata-rata Rp 6 triliun. Kalau bicara dari sisi itu, anggaran BRIN di tahun 2022 sekitar Rp 7 triliun, tidak banyak berubah dari anggaran 5 entitas yang sudah di integrasikan ke BRIN,” terangnya.
Handoko menjelaskan, anggaran riset Rp 26 triliun tidak masuk ke BRIN karena pencapaian persentase anggaran itu bukan tujuan. “Fokus tujuan kita ke output bagaimana meningkatkan produktivitas periset, bagaimana meningkatkan MFP (multifactor productivity). Itu tujuan utama riset, bukan untuk mendapatkan anggaran gede,” terangnya.
Indikator makro riset terdiri dari tiga aspek yaitu input yaitu SDM dan anggaran, output berupa produktivitas riset dan outcome berupa multifactor productivity (MFP). Aspek ini yang bisa menunjukkan seberapa jauh riset memiliki efek terhadap ekonomi dan masyarakat di sebuah negara.
“Jadi kita harus fokus pada target output, bukan pada capaian peningkatan input. Meskipun SDM dan anggaran penting untuk mencapai target output itu,” imbuhnya.
Selain itu, kenaikan anggaran riset juga harus dilakukan secara bertahap. “Jika selama ini kita menerima anggaran sekitar Rp 7 triliun, terus tiba-tiba misalnya mendapatkan anggaran Rp 20 triliun. Kan bingung harus dihabiskan selama setahun,” jelasnya.
Karena itu pada 2021, BRIN lebih fokus ke konsolidasi dan evaluasi program, bukan pada konsolidasi aset dan anggaran. Evaluasi program dilakukan pada seluruh kementerian dan lembaga pada Mei-Desember 2021 untuk menilai substansi dan urgensi program riset tersebut.
“Kita juga melihat SDM-nya yang berproses masuk ke BRIN sampai Januari 2022 dari kementerian dan lembaga, sehingga sekarang SDM BRIN menjadi 15 ribu. Kita lihat kapasitas dan kompetensinya,” terang Handoko.
BRIN juga sudah mengubah penggunaan anggaran riset, tidak hanya dibagi-bagi ke semua periset. “Yang kita lakukan sekarang semua harus berbasis kompetisi. Kita pastikan bagaimana mendapatkan orang-orang terbaik yang memang punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukan topik riset tersebut sehingga tingkat keberhasilan dan mitigasi risikonya bisa terukur,” tuturnya.
Dari berbagai sumber pendanaan, BRIN juga membuat fokus berbasis sumber pendanaan. Misalnya, pendanaan dari APBN yang sumbernya dari rupiah murni difokuskan untuk inventasi infrastruktur dan SDM agar menjadi aset produktif yang sifat jangka panjang.
Sementara pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemeliharaan dan operasional infrastruktur. Pendanaan dari imbal hasil dana abadi riset untuk bahan habis pakai riset yang dikompetisikan. “Sementara dari kerjasama industri bagaimana kita mengubah invensi riset menjadi inovasi,” pungkasnya.
Anggaran Riset Makin Kecil, Simak Penjelasan BRIN
