Informasi Geospasial (IG) semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, dan penentuan garis batas wilayah.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pemetaan laut dan daratan di Indonesia akan menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional. Susi berharap geospasial bisa menjadi leader untuk memulai satu kebijakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.
“Pengelolaan sumber daya perikanan tidak akan berhasil tanpa adanya pemetaan. Informasi Geospasial memberikan kita satu arahan yang lebih pasti,” ungkap Susi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Jakarta, Jumat (27/3)
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Mohammad Nasir dengan memiliki peta kita akan menguasai informasi dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. “Untuk itu, Informasi Geospasial dasar harus mampu menyediakan apa yang dibutuhkan dalam pembuatan peta-peta tematik,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan bahwa setiap proyek besar harus dikaji secara komprehensif dan didukung oleh berbagai data termasuk Informasi Geospasial. “Dengan Informasi Geospasial, kita akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan tata kelola pemanfaatan informasi Geospasial,” kata Andrinof
Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono berharap Rakornas IG 2015 dapat merumuskan kebijakan rencana aksi nasional dan program strategis untuk mempercepat terwujudnya IGD yang handal, akurat, dan dapat dipercaya. Kebijakan dan program tersebut diharapkan menjadi referensi pembuatan IGT untuk menunjang pembangunan nasional.
Melalui penyelenggaran Rakornas IG 2015 diharapkan akan tersusun Rencana Aksi Nasional (RAN) IG jangka menengah (2015-2019) yang selaras dengan program-program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu Rakornas IG 2015 diharapkan mampu mengindentifikasikan kebutuhan IG untuk pencapaian prioritas pembangunan, baik dari sisi jenis maupun cakupan lokasinya.
RAN IG jangka menengah sebenarnya telah dihasilkan dalam penyelenggaraan Rakornas IG 2014 pada Juni 2014. Namun, monitoring dan evaluasi sejauh mana implementasi RAN IG oleh pemangku kepentingan perlu dilakukan. Adanya perubahan kebijakan pemerintahan baru, perlu adanya penyesuaian RAN IG agar bisa mendukung prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.
Dalam Rakornas IG 2015 juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara BIG dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang “Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.” Sebelumnya kedua lembaga ini pernah menjalin kerjasama antara lain melalui proyek Marine Resource Evaluation and Planning Project (MREP) dan Marine and Coastal Resouce Management and Planning Project (MCRMP).
