alt

Pemetaan Partisipatif Dukung Percepatan Kebijakan Satu Peta

Jakarta, Technology-Indonesia.com – Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) turut berkontribusi terhadap Kebijakan Satu Peta (KSP) melalui kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif di 11 provinsi di Indonesia. MCA-Indonesia  merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Hibah Compact dari Amerika Serikat.   Perencanaan tata guna lahan partisipatif atau Participatory Land Use Planning (PLUP) yang melibatkan […]
alt

Pemanfaatan IGT Perlu Protokol Berbagi Pakai

  Cibinong, Technology-Indonesia.com – Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) tahun 2016 telah menghasilkan 63 informasi geospasial tematik (IGT) terintegrasi penuh untuk wilayah Kalimantan. Pada 2017, Badan Informasi Geospasial (BIG) mentargetkan integrasi IGT untuk wilayah Sumatera (82 IGT), Sulawesi (81 IGT tema), dan Bali Nusa Tenggara  (79 tema).    Seluruh dataset IGT yang dihasilkan KSP […]
alt

BIG Dorong Kemandirian Geospasial

    Cibinong, Technology-Indonesia.com – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin hari ini secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Informasi Geospasial (HIG) 2017. Kepala BIG menyampaikan pentingnya mengupayakan kemandirian geospasial yang mendukung terwujudnya kedaulatan bangsa dan negara secara utuh.    “Menjadi tugas kita bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial baik melalui pengembangan inovasi […]
alt

Kebijakan Satu Peta Perkuat Kedaulatan Geospasial Indonesia

Jakarta, technology-indonesia.com – Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan salah satu prioritas kegiatan pemerintahan Joko Widodo pada skala peta 1: 50.000 bukan untuk penyatuan peta itu sendiri. Namun, penyatuan peta dalam satu sistem referensi, satu standar, satu geoportal, serta satu basisdata agar peta yang dihasilkan berdaya guna maksimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial […]
alt

Rakortek IGT Jalin Sinergi Penyelesaian Target Kebijakan Satu Peta

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin memukul gong saat membuka Rakortek IGT Tahap I Tahun 2017   JAKARTA – Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko  Widodo – Jusuf Kalla. Program KSP diharapkan menghasilkan satu peta standar yang dapat mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita.    Dalam rangka pelaksanaan KSP, […]
alt

Perlu Resource Sharing antar K/L dalam Percepatan KSP

Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin saat konferensi pers seusai Rakortek IGT Tahap III   Di penghujung tahun 2016, Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) Tahap III, untuk melakukan evaluasi capaian pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang melibatkan 19 Kementerian/Lembaga (K/L).    KSP pada skala 1:50.000, […]
alt

Sinergitas K/L untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta

Pemerintah telah menerapkan Perpres Nomer 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000 yang rencana aksinya melibatkan 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rentang waktu 2016-2019. Pencapaian rencana aksi tersebut dilakukan melalui koordinasi antar K/L yang telah memiliki peta tematik skala 1: 50.000. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin […]
alt

BIG Gelar Rakortek IGT untuk Koordinasi dan Evaluasi Percepatan KSP

  Informasi Geospasial (IG) merupakan pendukung utama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan/pengelolaan ruang kebumian. Penggunaan IG dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat mengurangi pontensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan.   Pemerintah melalui Perpres Nomor 9 tahun 2016 meluncurkan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada […]

BIG Jalin Kerjasama dengan Pemda dan Universitas

CIBINONG, BOGOR – Untuk mendorong percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) dan perguruan tinggi. Kepala BIG, Priyadi Kardono mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah, semua peta tata ruang harus dikonsultasikan pada BIG. Akan tetapi, sumber daya manusia (SDM) yang memahami informasi geospasial di daerah masih sangat terbatas. […]