Informasi Geospasial (IG) merupakan pendukung utama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan/pengelolaan ruang kebumian. Penggunaan IG dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat mengurangi pontensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan.
Pemerintah melalui Perpres Nomor 9 tahun 2016 meluncurkan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Untuk menjalankan amanah tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi implementasi KSP. Salah satunya melalui Forum Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasial Tematik (Rakortek IGT) Tahap III di Jakarta.
Didik Mardiyanto dari BIG selaku Ketua Panitia mengatakan, forum Rakortek ini merupakan sarana untuk saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan IGT. “Rakortek juga menjadi forum koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan implementasi percepatan pelaksanaan KSP,” kata Didik dalam Rakortek IGT Tahap III di Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Didik menjelaskan, Rakortek IGT telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Rakortek tahap I pada Februari 2016 telah dikonsolidasikan seluruh potensi kelembagaan yang terlibat langsung dalam rangka implementasi rencana aksi KSP tahun 2016. Pada Rakortek IGT Tahap II pada Agustus 2016 telah dilakukan evaluasi penilaian detail tahapan kerja kompilasi bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
Rakortek IGT tahap III dilaksanakan dalam rangka pelaporan dan evaluasi capaian pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016. Rakortek IGT III mengambil tema “Peningkatan Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta.”
Sebagaimana diketahui, KSP dilaksanakan melalui tiga kerangka kerja utama yaitu kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kerangka kerja kompilasi ditekankan pada penyediaan IGT oleh K/L dengan mengacu pedoman atau penyelenggaraan IGT sesuai pasal 23 UU Nomer 4 tahun 2011. Integrasi ditekankan pada implementasi pasal 19 UU Nomer 4 tahun 2011 dimana setiap IGT harus mengacu pada IG Dasar. Sedangkan sinkronisasi ditekankan pada pemanfaatan IGT untuk berbagai analisis spasial seperti kepastian lokasi investasi, penyelesaian tata ruang dan kepentingan strategis lainnya.
Percepatan Pelaksanaan KSP pada skala 1:50.000 telah melibatkan 19 K/L dengan target Rencana Aksi Kompilasi, integrasi dan sinkronisasi peta tematik sejumlah 85 peta yang akan diselesaikan dalam periode 2016-2019.
Sesuai arahan Presiden, pada 2016 harus diselesaikan Peta Kalimantan dengan 78 peta tematik. Capaian pelaksanaan program ini sampai Desember 2016 untuk target wilayah Kalimantan sebanyak 54 peta telah terintegrasi dan 15 peta masih dalam perbaikan, 1 peta tidak akan dilakukan perbaikan (tidak ada walidatanya) sedangkan 8 peta lainnya tidak tersedia.
Target wilayah sesuai Perpres No. 9 tahun 2016 dari 85 peta tematik yang telah terintegrasi sebanyak 77 telah terkompilasi, 48 terintegrasi, 28 peta dalam proses perbaikan, dan lainnya tidak tersedia atau belum diperbaiki.
Ke depan diharapkan kegiatan percepatan pelaksanaan KSP ini dapat berjalan dengan lebih baik, didukung dengan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang lebih baik serta SDM dan anggaran yang memadai.
Pada Rakortek IGT III juga dilaksanakan penyerahan produk IGT oleh Kepala BIG kepada K/L berupa Peta IGT Pedesaan; Peta Mangrove Bali dan Nusa Tenggara; Peta Penutup Lahan, Peta Sistam Lahan, dan Peta Morfometri Bintang Lahan; Peta Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; serta Pemanfaatan IGT Terintegrasi untuk Mendukung Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Laut.
