JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan sektor perbankan guna memaksimalkan investasi serta pembiayaan industri perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pemberantasan illegal fishing. Hasilnya terbukti pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.
“Produksi perikanan tangkap pada triwulan ketiga 2015 mencapai 1,75 juta ton, sementara perikanan budidaya mencapai 3,83 juta ton”, ujar Menteri Susi dalam siaran pers acara dialog The Economist Luncheon bertajuk “Financing Sustainable Fisheries in Indonesia” di Jakarta, Selasa (29/3/2016). Acara ini diselenggarakan KKP bekerja sama dengan The Economist, salah satu media internasional.
Pemberantasan illegal fishing tidak cukup dalam mengawal sektor kelautan dan perikanan. Menurut Menteri Susi dibutuhkan sinergitas antara KKP dengan sektor perbankan, terutama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama pada sektor perbankan dilakukan di berbagai lini, salah satunya kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengelolaan program JARING (Jangkau, Sinergi dan Guideline).
“Realisasi pembiayaan melalui program JARING pada 2015 mencapai Rp. 6,69 Triliun melebihi target penyaluran sebesar Rp. 5,3 Triliun,” tukas Susi.
Pemerintah juga gencar mempromosikan peluang investasi melalui pengembangan sentra bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi di 15 pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. “Tentunya ini sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait konektivitas dan poros maritim dunia,” jelas Susi.
Selain itu, KKP juga melakukan forum bisnis secara periodik dengan para pemangku kepentingan dan negara-negara tetangga, serta melakukan kerjasama dengan Perusahaan Milik Negara (BUMN). Sebagai salah satu aktivitas dalam rangka meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan memaksimalkan investasi dan pembiayaan industri perikanan melalui sektor perbankan.
“Melalui acara executive dialogue ini diharapkan dapat digunakan sebagai ajang berbagi informasi dan studi kasus tentang bagaimana lebih meningkatkan investasi dan pemahaman sektor perbankan tentang bisnis model dan manajemen resiko sektor kelautan dan perikanan dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha di sektor perikanan dan kelautan,” pungkas Susi.
Acara The economist luncheon merupakan rangkaian acara menuju Regional Oceans Summit pada Juli 2016 di Jakarta yang akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang perikanan di Asia Tenggara dan sekitar Pasifik Barat. Pertemuan tersebut akan menyajikan kolaborasi baru antara para pemimpin bisnis, politisi, pembuat kebijakan dan akademisi untuk melakukan diskusi dalam memajukan sektor kelautan.
Hasil acara tersebut akan dijadikan sebagai rencana kerja pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perikanan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai role model dunia dalam memberantas illegal fishing.
