JAKARTA – Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016 adalah peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 106,14 indeks tahun 2015 menjadi 109 indeks tahun 2016.
Indikator lainnya adalah kenaikan volume produksi perikanan tangkap tahun 2016 dari 6,52 juta ton menjadi 6,83 juta ton. Nilai produksi juga naik dari 116,31 triliun menjadi 125,38 triliun. “Data ini masih sementara karena ada beberapa pelabuhan yang belum melaporkan,” kata Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar dalam Refleksi 2016 dan Outlook 2017 DJPT di Jakarta, Kamis (5/1/2016).
Selain itu, DJPT telah melakukan penataan perizinan untuk memberikan pelayan prima kepada stakeholder. Gerai perizinan ukur ulang kapal telah dilakukan di 32 provinsi, serta layanan e-service perizinan berbasis online. Sebanyak 6.573 izin telah terbit terdiri dari 2.313 SIUP, 3.944 SIPI, dan 316 SIKPI dengan total PNBP sebesar 360,86 M.
“Lonjakan signifikan ini antara lain didukung oleh proses perizinan dan adanya gerai-gerai perizinan. Meskipun pada 2015 memang tidak banyak dipungut karena bagian dari masa pembenahan proses perizinan kapal. Tapi tahun 2016, ini menjadi salah satu yang tertinggi pencapaiannya selama KKP ada,” terangnya.
Pada 2016, DJPT ditugaskan mendorong peningkatan bantuan sarana perikanan tangkap, termasuk pengadaan kapal dan alat penangkap ikan (API). DJPT mentargetkan membeli 1.719 kapal berukuran 5-30 GT, namun yang sampai proses kontrak 1.322 kapal yang akan dialokasikan untuk 170 koperasi tervalidasi. Pembuatan kapal ini melibatkan 60 galangan kapal nasional dengan 25 desain kapal.
Menurut Zulficar, tahun ini merupakan pertama kali DJPT menggunakan sistem e-Katalog. Prosesnya yang cukup ketat menyebabkan kapal yang terbangun sebanyak 725 kapal. Kapal-kapal ini sebagian besar sudah sampai ke tangan penerima. “Memang targetnya tidak tercapai. Tapi kalau dilihat dari sejarah membangun kapal di Indonesia, pembuatan 725 kapal dalam waktu singkat merupakan angka luar biasa,” lanjutnya.
Sementara, untuk bantuan API, DJPT mentargetkan 8.000 API. Realisasinya, API yang telah diproduksi sebanyak 7.012 paket bantuan untuk 170 koperasi penerima. API terdiri dari 40 jenis dan melibatkan 4 pabrik API nasional.
Untuk meningkatkan kehidupan nelayan, DJPT menyalurkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHat) Nelayan. Asuransi nelayan merupakan target pemerintah dalam menindaklanjuti UU nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan, sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas, serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya.
Target 2016, BPAN akan diberikan pada 600.000 calon penerima Asuransi Nelayan. “Persyaratannya harus nelayan kecil, punya kartu nelayan, berusia di bawah 65 tahun, dan persyaratan lainnya. Kami berhasil mengumpulkan 969.000 calon penerima. Setelah direview kami berhasil menyalurkan 409.498 bantuan premi asuransi yang sudah ditetapkan,” terang Zulficar. Â
Sementara untuk SeHat Nelayan sejumlah 17.101 bidang tanah nelayan telah tersertifikasi tahun 2016. Proses sertifikasi dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN berdasarkan usulan dari hasil identifikasi yang dilakukan KKP.
Program keberlanjutan sumber daya alam melalui pengalihan alat penangkap ikan ramah lingkungan di Pulau Jawa juga telah dilakukan DJPT. Sebanyak 3.198 kapal ukuran <10 GT dan 2.578 kapal ukuran 10-30 GT kapal cantrang telah teridentifikasi. Selain itu, 2.091 unit alat tangkap cantrang telah diganti.
Program prioritas KKP lainnya adalah pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) tahun 2016. SKPT merupakan bentuk Nawacita ke-3 tentang pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. DJPT telah mengembangkan empat lokasi SKPT di Natuna, Nunukan, Maluku Tenggara Barat (Saumlaki), dan Tual.
DJPT juga memfasilitasi Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel) yang dapat dimanfaatkan seluruh nelayan yang membutuhkan modal usaha/investasi dengan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan ritel. Saat ini, Gemonel diprioritaskan untuk nelayan eks catrang atau arad. “Sebanyak 189 stakeholder telah mengajukan permohonan kepada pihak perbankan dengan nilai usulan Rp 46 miliar,” ungkap Zulficar.
Pada 2017, dengan pagu sebesar 2,024 triliun DJPT akan mengalokasikan 1,4 triliun untuk kegiatan prioritas stakeholder berupa 1.080 unit kapal perikanan, 2.990 unit API, 500.000 premi asuransi nelayan, 4 lokasi SKPT dan 7 pelabuhan perikanan prioritas nasional. DJPT mentargetkan pengembangan 12 lokasi SKPT yaitu Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.
