TechnologyIndonesia.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengembangkan pemanfaatan teknologi satelit untuk memprediksi risiko kebakaran sekaligus memantau titik panas atau hotspot secara lebih cepat. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh ini dikembangkan untuk memantau dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pusat Riset Geoinformatika (PRG) BRIN, M. Rokhis Khomarudin mengatakan teknologi satelit yang dikembangkan mampu memberikan informasi mengenai potensi kekeringan yang dapat menjadi indikator awal risiko terjadinya karhutla. Model satelit tersebut kemudian dioperasikan oleh BMKG untuk mendukung pemantauan kondisi lingkungan dan potensi kebakaran.
“Teknologi satelit kita mampu memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi lokasi titik panas (hotspot),” kata Rokhis dalam webinar BRIGHTS (BRIN Talks About Geoinformatics’ Hot Topics) Seri #4 dengan tema “Dari Informasi ke Kebijakan: Peran Geoinformatika dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan”, Rabu (26/8/2026).
Menurut Rokhis, hasil pemantauan tersebut disajikan secara real time dan dapat diakses masyarakat melalui hotspot.brin.go.id. Ketersediaan informasi secara cepat menjadi penting, terutama ketika karhutla terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Satelit Tak Hanya Mendeteksi Hotspot
Pemanfaatan teknologi satelit tidak berhenti pada identifikasi titik panas. Citra satelit juga digunakan untuk memetakan sekaligus menghitung luasan wilayah yang terdampak kebakaran.
BRIN memanfaatkan sejumlah sumber citra satelit, di antaranya Landsat dan Sentinel. Data tersebut dianalisis secara berkala setiap bulan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan tutupan lahan dan area yang terdampak kebakaran.
Hasil analisis kemudian disampaikan kepada Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari dukungan terhadap penyediaan informasi publik dan pengelolaan kawasan hutan.
Pemanfaatan geoinformatika dan informasi geospasial membuat pemantauan kondisi hutan dan lahan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berkala. Informasi yang dihasilkan juga dapat menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan berbasis data.
Data Kehutanan Kini Semakin Cepat Diperbarui
Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kementerian Kehutanan, Agus Yasin, mengatakan pengelolaan kehutanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan informasi geospasial.
Hampir seluruh keputusan dalam pengelolaan kehutanan memiliki dimensi keruangan. Artinya, pengambil kebijakan membutuhkan informasi yang akurat mengenai lokasi, kondisi, serta perubahan yang terjadi di suatu wilayah.
Informasi geospasial dapat digunakan untuk menjawab berbagai kebutuhan, mulai dari mengetahui lokasi kebakaran, memantau perubahan kawasan, hingga mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan lahan.
Perkembangan teknologi penginderaan jauh juga membuat pembaruan informasi hutan dan lahan dapat dilakukan dalam interval yang jauh lebih singkat.
“Perkembangan berbagai teknologi penginderaan jauh membuat data semakin melimpah, mulai dari Landsat, Sentinel, data hotspot, informasi prediksi cuaca, survei lapangan, inventarisasi, hingga laporan masyarakat dan informasi dari media sosial,” kata Agus.
Namun, meningkatnya ketersediaan data juga menghadirkan tantangan baru. Menurutnya, tantangan pengelolaan informasi kehutanan saat ini tidak lagi sekadar mengenai ketersediaan data.
Tantangan berikutnya adalah menentukan data yang paling relevan, akurat, dan dapat dipercaya untuk kebutuhan analisis tertentu. “Tidak ada satu jenis data yang dapat menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan kehutanan,” tegasnya.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) juga menghadirkan tantangan dalam memastikan kualitas informasi. Kemudahan menghasilkan dan menyebarkan informasi membuat masyarakat perlu semakin cermat dalam membedakan informasi yang valid, misinformasi, dan hoaks.
Perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat lokal, media, citizen science, hingga berbagai platform digital turut berperan dalam menghasilkan dan menyebarkan informasi kepada publik.
Geoinformatika untuk Kebijakan Berbasis Data
Kondisi tersebut memperluas sumber informasi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap mekanisme validasi. Informasi yang digunakan untuk mendukung kebijakan perlu memiliki dasar data yang jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.
“Geoinformatika menjadi peran pendukung dasar kebijakan ketika informasi yang digunakan akurat, tepat waktu, relevan, kontekstual, dan memiliki kredibilitas. Kualitas informasi menjadi faktor penting agar hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” bebernya.
Dalam konteks perubahan iklim, sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) menjadi salah satu komponen penting dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, bersama sektor energi, industri, limbah, dan pertanian.
“FOLU merupakan komponen krusial dengan target net sink pada 2030. Selain mereduksi emisi dari sektor FOLU, sektor ini juga berperan sebagai reduktor emisi dari empat komponen lain yang tercatat dalam NDC,” ujar Peneliti Ahli Muda PRG BRIN, Edy Trihatmoko saat memoderatori webinar.
Pemanfaatan teknologi perlu berjalan bersama dengan pemilihan data yang tepat, analisis yang komprehensif, serta komunikasi informasi yang dapat dipercaya. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan informasi geoinformatika dapat diterjemahkan menjadi dasar kebijakan dan keputusan yang tepat dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.
Selain itu, pemanfaatan geoinformatika tidak berhenti pada pemantauan kebakaran. Teknologi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi deforestasi, menginventarisasi sumber daya hutan, serta menganalisis biodiversitas kawasan hutan. (Sumber: brin.go.id)
