Jakarta, Technology-Indonesia.com – Dalam rangka kegiatan optimalisasi pertanian di rawa lebak, Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) melakukan Pengembangan Sistem Usahatani Pertanian (SUP) Inovatif. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), kegiatan ini dilaksanakan di lahan rawa lebak meliputi tiga desa yakni Desa Hambuku Ulu, Hambuku Raya, dan Hambuku Pasar, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten HSU.
Kawasan tersebut merupakan kawasan polder Alabio, yang terletak di Kabupaten HSU. Dari total luasan 6.400 hektar (ha), kemudian difokuskan pada 80 ha yang disebut sebagai area mini polder yang meliputi tiga desa di atas. Untuk mendapatkan masukan dan merumuskan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, dilaksanakan pertemuan di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra), Banjarbaru (10/8/2018).
Pertemuan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Kepala Balitra, Kepala BPTP Kalsel, Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Dinas Pertanian Kab. HSU, serta para peneliti terkait.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan (BBSDLP), Dedi Nursyamsi berharap, melalui forum ini dapat dirumuskan model-model pengembangan yang dapat ditiru atau direplikasi pada lahan rawa lebak lainnya di Indonesia. “Pertemuan ini saya harap dapat merumuskan model-model pengembangan lahan rawa lebak yang dapat ditiru atau direplikasi di lahan rawa lain di Indonesia,” ungkapnya.
Dedi menuturkan, konsep mini polder dalam pengelolaan lahan rawa lebak terbukti meningkatkan indeks pertanaman lahan sawah dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun (IP200). Luas lahan rawa lebak di Indonesia mencapai 25 juta hektar, lahan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya.
Dalam pertemuan dirumuskan lima kegiatan yang akan dijalankan, salah satunya adalah pengembangan sistem kelembagaan petani. Pengembangan kelembagaan petani dibagi menjadi dua segmen, yaitu: Pertama, kelembagaan untuk pelaksanaan demonstration farm (demfarm) SUP seluas 80 yang akan dilaksanakan pada dua musim tanam mulai dari musim kering (MK) 2018 sampai musim hujan (MH) 2018-2019.
Pada kegiatan ini diperkenalkan berbagai teknologi Balitbangtan, mulai dari penataan air, penataan lahan, varietas unggul, penerapan alat dan mesin pertanian (Alsintan), penggunaan amelioran dan pupuk hayati, perbaikan pola tanam, pemilihan komoditas dan varietas yang sesuai, penggunaan pestisida hayati, dan pengelolaan pasca panen.
Kedua, pengembangan kelembagaan agribisnis dengan menerapkan teknologi yang telah diperkenalkan, terutama untuk komdoitas padi, hortiktultura, itik, dan ikan. Meskipun kegiatan kelembagaan agribisnis difokuskan hanya mencakup tiga desa, namun diharapkan dapat dirumuskan sistem kelembagaan lebih luas, yakni untuk seluruh ekosistem polder Alabio.
Peneliti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Syahyuti mengungkapkan, untuk menyusun rancangan kelembagaan tersebut dilakukan Action Research aspek kelembagaan. Polder Alabio mencakup 15 desa di 4 kecamatan yakni Kecamatan Sungai Pandan, Sungai Tabuk, Babirik, dan Danau Panggang meliputi luas sebesar 6.400 hektar.
Penggalian data sosial ekonomi secara mendalam perlu terus dilakukan sebagai upaya merumuskan model kelembagaan yang sesuai untuk diterapkan. Diskusi dengan berbagai pihak terkait juga dilakukan untuk menyusun draft model yang diinginkan.
Selanjutnya, sepanjang MK 2018 hingga MH 2019 akan dilakukan inisiasi pembentukan atau pengembangan kelembagaan baru di tingkat petani. Melalui pengumpulan data dan informasi serta analisis partisipasi aktif seluruh pihak terkait dapat dirumuskan sistem kelembagaan pengembangan agribisnis berbasiskan SUP inovatif.
“Meskipun saat ini fokus kegiatan kelembagaan hanya berada di 3 desa, namun rancangan kelembagaan mencakup areal yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat diterapkan pada seluruh areal Polder Alabio,” pungkasnya. Syahyuti/Saefoel Bachri/SB
