JAKARTA – Badan Informasi Geospasial (BIG) mendapat mandat besar dari pemerintah untuk menyiapkan data informasi geospasial (IG) sehingga banyak kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih baik. Karena itu diperlukan sinkronisasi semua pekerjaan sehingga sasaran yang diminta pemerintah kepada BIG dapat dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil saat membuka Rakornas IG 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4). Sofyan berharap, rakornas IG akan menghasilkan sinkronisasi kebijakan, kesamaan langkah di bidang IG dengan koordinasi BIG. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, peta-peta yang diinginkan bisa terlaksana.
Sofyan menyampaikan, ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi yaitu belum optimalnya koordinasi, belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas data IG, serta belum ada akses dan distribusi data. Data yang telah dihasilkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah masih dimanfaatkan secara sektoral.
Mengenai sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan yang masih kurang, Sofyan mengatakan pekerjaan-pekerjaan ini bisa diprivatkan/swastakan. “Perguruan tinggi punya banyak tenaga ahli, BIG bisa memberikan sertifikasi,” lanjutnya.
Dalam rangka menciptakan nilai tambah untuk bangsa, lanjut Sofyan, ada banyak hal yang terus kita perbaiki. Dahulu, masing-masing K/L membeli sendiri peta citra satelit. Sehingga peta yang sama dijual oleh vendor berkali-kali. “Berapa banyak uang negara yang habis,” ungkap Sofyan.
Karena itu keluar Undang-Undang yang menyatukan agar hanya membeli peta citra satelit dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). “Yang dibeli dari Lapan adalah milik republik. Siapa pun boleh pakai. Ternyata dengan biaya yang jauh lebih kecil, kita mendapatkan peta atau informasi yang sama,” lanjutnya.
Menurut Sofyan, jika data IG sudah lebih bagus, nantinya proyek-proyek di Bappenas harus mencantumkan koordinat. “Maka semua akan sangat transparan dan mudah dimonitor. Kebijakan ekonomi dan pembangunan akan berhasil. Kita berada di era informasi teknologi yang begitu maju. Harusnya kita membuat kebijakan dengan cara yang efisien, lebih baik dan efektif,” pungkasnya.
Satu Peta
Kemenko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan pentingnya menyatukan satu peta untuk membuat referensi yang sama, peta dasar yang sama, supaya tidak ada tumpang tindih.
Karena itu, Darmin mengharapkan setiap K/L terkait untuk memasukkan data dan informasi geospasial yang akurat ke dalam peta dasar yang telah dibuat BIG. “Kita harus buka dengan sukarela supaya dituangkan di dalam peta dasar agar kita bisa menggunakan peta yang sama itu. Hal ini sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi,” lanjutnya.
Dengan terbitnya Perpres nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Darmin meminta agar setiap K/L menunjuk penanggungjawab untuk bukan hanya mengikuti tapi juga mengambil inisiatif dalam rencana aksi yang disusun. “Kalau setiap rapat koordinasi orangnya berubah banyak sekali pembicaraan yang harus diulang,” Kata Darmin.
Darmin juga berpesan kepada para peserta Rakornas agar mengajukan penganggaran kegiatan ini di K/L masing-masing agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan. Sebab program satu peta merupakan kebijakan prioritas nasional.
Pelaksanaan KSP ini, menurut Darmin akan dimonitor dan di evaluasi melalui sistem monev di kantor staf presiden. “Tentunya Bappenas akan lebih memberi penilaian pada kinerja BIG,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Darmin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta mendahulukan peta untuk Kalimantan, karena berbagai persoalan seperti kebakaran hutan, lahan gambut, perkebunan dan lain-lain. “Karena itu dalam Rakornas ini harus dibuat rencana kerja untuk mensinkronkan dengan menyelesaikan peta Kalimantan sebagai prioritas pertama.”
