Jakarta, Technology-Indonesia.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) ISO, Sergio Mujica memaparkan rencana strategis ISO 2016-2020 dalam forum “Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development” di Nusa Dua – Bali, Selasa (8/5/2018). Forum yang digelar oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) ini sejalan dengan penyelenggaraan Sidang International ISO/COPOLCO (International Organization for Standardization/Committee on Consumer Policy) ke-40 pada 7-10 Mei 2018.
ISO yang didirikan pada 1947 merupakan organisasi pengembang standar internasional terbesar di dunia. Saat ini, ISO memiliki lebih dari 22.000 standar internasional yang mencakup hampir semua sektor dan bisnis. “Kami memiliki hubungan erat dengan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengakui bahwa standar internasional ISO mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global,” ujar Sergio.
Sergio menjelaskan bahwa pilar utama dari strategi ISO adalah mengembangkan standar kualitas tinggi melalui keanggotaan ISO. Ia menekankan kekuatan inti ISO adalah keanggotaannya. Sebanyak 75 persen anggota ISO merupakan negara-negara berkembang.
“ISO sangat tergantung kepada anggotanya. BSN adalah ISO yang ada di Indonesia, yang mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menarik ahli dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan standar internasional terbaik, dan menyebarluaskan standar dan mendukung pelaksanaannya,” jelas Sergio.
Kepala BSN, Bambang Prasetya menilai pertemuan ini cukup strategis mengingat era bebas dalam perdagangan antar negara menuntut peranan masyarakat yang sadar akan penggunaan barang dan jasa yang aman dan berkualitas.
“Kualitas barang dan jasa melalui lintas negara tetap menjadi kriteria utama dalam bertransaksi. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antarnegara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, dan kesamaan aturan, sehingga setiap produk barang atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi masyarakat di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,” ujar Bambang.
Indonesia menjadi anggota ISO sejak 1954. BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, merupakan satu-satunya instansi yang mewakili Indonesia dalam keanggotaan ISO.
Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BSN dalam melakukan harmonisasi dengan standar internasional. BSN membentuk National Mirror Committee (NMC) untuk mengkoordinasikan partipasi stakeholder dalam ISO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia sehingga hasilnya dapat maksimal.
Hingga saat ini, Indonesia telah memainkan peranannya secara strategis di ISO, seperti menjadi anggota ISO Council periode 2018-2020, 2009-2010, dan 2005-2006; menjadi anggota ISO CSC/FIN periode 2018-2020; menjadi anggota ISO Technical Management Board (ISO/TMB) periode 2012-2014; menjadi anggota ISO/CTFFS term 2009; menjadi anggota RLO (Regional Liaison Officer) for East and South East Asia periode 1997 – 2000; serta menduduki Chairman of ISO Comittee for Developing Countries (ISO/DEVCO) periode 2007-2008, 2010, dan 2011-2012.
Dengan hadirnya Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni, selaku perwakilan Indonesia dalam anggota ISO Council periode 2018-2020, Bambang berharap kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.
Indonesia diwakili BSN telah berpartisipasi dalam perumusan standar internasional. Diantaranya, ISO 22327 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system; ISO 14055 terkait Land Degradation and Desertification; serta ISO 14080 Greenhouse gases management and related activities: Framework and principles for methodologies on climate actions. Tiga standar tersebut akan dipublikasikan ISO dalam waktu dekat.
Bambang berharap forum ini memberikan gambaran kepada para peserta mengenai kondisi standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya, serta memfasilitasi peserta forum dalam menambah pengetahuan mengenai peran standar, baik itu di nasional maupun internasional.
“Dari kegiatan ini kita harapkan partisipasi stakeholder di dalam proses standardisasi dapat lebih meningkat sehingga tujuan akhir yang kita targetkan yaitu peningkatan daya saing bangsa bisa terwujud,” pungkasnya.
