Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat membuka Konferensi Internasional Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2/2017)
JAKARTA – Indonesia sebagai tuan rumah bagi jutaan pengguna teknologi merupakan salah satu sumber data digital atau big data terkaya di dunia. Big data ini membuka peluang-peluang baru yang tidak terbatas untuk para perumus kebijakan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan revolusi data sangat penting dalam perumusan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Kemampuan para perumus kebijakan untuk untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak digital dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
“Data berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar pada perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan,” kata Bambang dalam Konferensi Internasional Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Pulse Lab Jakarta, bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative ini bertujuan membahas peluang dan tantangan pemanfaatan sumber data baru bagi para perumus kebijakan. Konferensi juga bertujuan menguji coba solusi-solusi inovasi data yang kuat dari sisi teknologi dan tepat guna untuk perumusan kebijakan yang berbasis data/bukti.
Bambang berharap konferensi ini dapat menghasilkan keluaran yang mampu membekali para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revolusi data di Indonesia dalam pengembangan kebijakan dan program yang bisa memenuhi pembangunan inklusif di Indonesia dan sekitarnya.
Kelompok Penasihat Ahli Independen (the Independent Expert Advisory Group/IEAG) yang dibentuk Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya pada 2014 menyoroti beberapa tantangan dalam penggunaan big data untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai dunia yang kita tempati. Konferensi ini diselenggarakan sebagai jawaban atas rekomendasi laporan IEAG untuk berbagi teknologi dan inovasi untuk kebaikan bersama.
Laporan bertajuk “A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development” ini menyebutkan bahwa teknologi-teknologi baru yang muncul mempercepat peningkatan volume dan jenis data yang tersedia, dan karenanya membuka peluang-peluang yang tidak terbatas untuk menginformasikan dan mentransformasi masyarakat serta melestarikan lingkungan. Hal Ini merupakan revolusi data dimana pemerintah, perusahaan, peneliti, dan masyarakat bereksperimen, berinovasi dan beradaptasi dalam era data baru yang lebih besar, lebih cepat dan lebih rinci dari sebelumnya.
Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data mutakhir untuk pembuatan kebijakan. “Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis,” ujarnya.
Big data, lanjutnya, juga dapat mengukur dan mencapai kemajuan menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. “Di dunia yang saat ini terhubung secara digital, akan bergantung dari kemampuan kita dalam melihat sumber-sumber baru dari data real time dan teknologi-teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam perumusan kebijakan,” ujar Kirkpatrick.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick mengatakan hal ini harus diikuti dengan upaya-upaya pemanfaatan kumpulan data yang sudah ada, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan wawasan yang lebih kaya. “Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama. Survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia,” kata Douglas.
Ia mengungkapkan saat ini kita membutuhkan informasi yang beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya. Data ini dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.
Konferensi ini menampilkan plenary session bersama perwakilan senior dari kalangan pemerintah, PBB, sektor swasta dan publik dengan mengusung berbagai tema. Pembahasan tema disertai beberapa contoh interaktif pengumpulan data warga, visualisasi data, analisis big data dan sesi inovasi data yang difasilitasi oleh para ahli data.
Petrarca Karetji, Team Leader dari Knowledge Sector Initiative, menekankan pentingnya mengaitkan pendekatan inovasi data dengan kebutuhan riil para pembuat kebijakan. “Kita perlu memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mendorong permintaan pembuat kebijakan akan analisis data sehingga kita dapat menghasilkan solusi yang bukan hanya kuat secara teknis, namun bisa diimplementasikan,” ungkapnya.
Konferensi selama dua hari ini dihadiri lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analis data, perwakilan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
