Jakarta, Technology-Indonesia.com – Hari ini (11/12/2018), Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta (KSP), perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah,serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Program Percepatan KSP telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam laporannya menyampaikan bahwa 83 dari total 85 peta tematik (98%) dari 19 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di 34 provinsi telah selesai dilakukan Kompilasi dan Integrasi.
Saat ini hanya tinggal dua peta tematik yang belum tersedia. Pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang sedang dalam proses penetapan. Kedua, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk penetapannya.
“Peta-peta tematik hasil integrasi tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun Pemda sejak peluncuran ini,” kata Darmin.
Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan KSP, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai. Ke depannya kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019.
“Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,” terangnya..
Darmin mengungkapkan, sebagian besar K/L Walidata dan Pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Dalam acara ini juga Pemerintah menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing KSP. Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Dalam acara yang diinisiasi Kemenko Perekonomian, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diluncurkan Buku Foto bertajuk “Kemajuan Infrastruktur Nasional: Modal Transformasi Ekonomi dan Kesatuan Bangsa”. Buku ini merekam semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur secara masif sejak 2014.
Darmin menuturkan, buku foto ini merefleksikan sebaran pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Buku ini juga menunjukkan keragaman dan sinergi antar sektor infrastruktur yang dibangun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Nawa Cita.
