Tangerang Selatan, Technology-Indonesia.com – Pengembangan iptek dan inovasi telah memasuki babak baru dengan lahirnya UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Salah satu pasalnya menyatakan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi maka dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Selain merumuskan kebijakan iptek dan sinkronikasi pelaksanaan kebijakan untuk penguatan sistem nasional iptek, BRIN akan melakukan libangjirap teknologi untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi,” kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 di Auditorium Graha Widya Bhakti, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Kamis (30/1/2020).
Untuk melaksanakan amanah UU Sisnas Iptek, ungkap Menristek, dalam satu tahun ini akan dilaksanakan integrasi semua lembaga litbangjirap pemerintah ke dalam BRIN. “Yang akan diintegrasikan hanya unit atau lembaga yang melakukan litbangjirap yang menghasilkan invensi dan inovasi. Sementara unit atau lembaga yang melakukan kajian kebijakan tetap di kementerian dan lembaga masing-masing. Setahun ini merupakan masa konsolidasi bagi para pelaku iptek dan inovasi,” lanjutnya.
Menurut Bambang, sesuai UU Sisnas Iptek, Kemenristek/BRIN akan segera menyiapkan sistem nasional iptek sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 akan berlandaskan Inovasi Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar BRIN bisa mengorkestrasi pengembangan proyek-proyek riset yang sangat strategis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memecahkan permasalahan bangsa, serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara Indonesia.
“Saya minta BRIN agar mampu mendeteksi dan mengindentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta birokrat-birokrat BRIN untuk turun ke lapangan untuk mengidentifikasi riset-riset inovatif dan strategis, serta mengindentifikasi masalah-masalah dari hulu hingga hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset maupun inovasi.
Karena itu, BRIN harus segera mengkonsolidasikan agenda riset strategis nasional di bidang energi, pangan, farmasi, pertahanan, teknologi informasi, dan lain-lain. BRIN juga harus melakukan konsolidasi anggaran.
Menurut Presiden Jokowi, anggaran riset Indonesia jika digabungkan angkanya mencapai Rp 27,1 triliun. Ia berharap agar anggaran tersebut dikonsolidasikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik, jangan sampai riset hanya menghasilkan laporan-laporan. Presiden berjanji jika anggaran tersebut bisa dikonsolidasikan dengan baik dan menghasilkan sesuatu, maka akan dinaikkan dua hingga tiga kali lipat.
“Angka ini memang belum banyak dibandingkan negara-negara maju. Namun jika kita manfaatkan secara optimal, fokus pada tema-tema strategis yang solutif, saya yakin hasil riset kita akan berdampak pada kemajuan bangsa,” katanya.
Presiden Jokowi juga meminta BRIN untuk mengkonsolidasikan aktor dan jejaring yang terlibat dalam proyek inovasi strategis nasional. Caranya dengan mengajak kerjasama semua pihak, tidak hanya mengkonsolidasikan 329 unit riset milik kementerian dan lembaga, tetapi juga bisa meningkatkan peran serta swasta dalam riset-riset unggulan. Kita bisa memberikan insentif pada swasta lewat super tax deduction,” pungkasnya.
