Technology-Indonesia.com – Pembangunan infrastruktur yang menjadi program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar.
Implementasi kebijakan satu peta ini kembali dibahas Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/2/2018). Rapat terbatas ini merupakan rapat ketiga yang khusus membahas soal kebijakan itu
“Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan terkait wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta dan yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini,” tutur Presiden Joko Widodo.
Ia mengingatkan kebijakan ini merupakan hal yang krusial untuk segera diimplementasikan. Perbedaan data dan referensi geospasial selama ini dinilainya sering kali membuat proses penentuan kebijakan strategis menjadi sulit.
“Tumpang tindih peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Seperti informasi yang saya terima, di Pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektar kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan,” sambungnya.
Presiden yakin, apabila kebijakan satu peta sudah diimplementasikan secara total akan mampu menyelesaikan persoalan yang sering muncul di lapangan.
“Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air,” kata Presiden.
Pulau Kalimantan pada 2016 telah menjadi fokus dalam kebijakan satu peta. Pada 2017, Presiden meminta agar fokus perhatian diberikan kepada Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Sedangkan pada tahun 2018 ini kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa, sehingga tahun 2019 ini kebijakan satu peta dapat selesai secara keseluruhan di seluruh tanah air,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo menekankan agar permasalahan yang saat ini masih ada di lapangan harus segera diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan. Salah satu permasalahan dimaksud ialah terkait dengan hak ulayat dan batas-batas desa.
“Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan akan dapat memberikan kepastian dan bisa dijadikan pegangan kita bersama,” pungkasnya.
