Bogor, Technology-Indonesia.com – Laporan World Economic Forum (WEC) tentang Global Competitiveness Index 2017- 2018 menempatkan daya saing Indonesia di peringkat 36 dari 137 Negara. Ini menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia semakin membaik.
Plt Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bambang Subiyanto mengatakan untuk semakin menguatkan dan bahkan meningkatkan daya saing bangsa, ada beberapa tantangan yang harus dijawab oleh LIPI.
Pertama, lembaga ini belum memiliki Undang-Undang yang mampu memperkuat posisi LIPI sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang tidak hanya bertanggung jawab untuk meneliti, tetapi menghasilkan berbagai solusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan dan pemanfaatan iptek.
“Untuk mewujudkan keinginan tersebut, LIPI terus melakukan terobosan baru di bidang Iptek yang hasilnya langsung bermanfaat tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan hidup,” tutur Bambang dalam pembukaan Rapat Kerja LIPI bertema “Strategi LIPI untuk Mendukung Daya Saing Bangsa,” di Aston Hotel & Resort, Bogor, Selasa (6/3/2018).
Bambang mencontohkan, pupuk organik hayati hasil riset LIPI terbukti meningkatkan produksi pertanian dari 8 ton menjadi 12 ton. Selain mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian, pupuk hayati menjadi solusi bagi teknologi pertanian yang ramah lingkungan.
“Untuk meningkatkan penguasaan teknologi di tingkat masyarakat, LIPI juga memberikan pelatihan dan peralatan sehingga alat tersebut dapat diciptakan dan dimodifikasi lagi oleh masyarakat sesuai kebutuhannya,” lanjutnya.
Di sektor kebencanaan, peneliti LIPI berhasil menciptakan sistem pemantauan gerakan tanah berbasis jejaring sensor nirkabel bernama LIPI WISELAND dan The GREATEST. Dengan teknologi ini pemantauan gerakan tanah akan lebih efektif dan handal dalam memantau dan memberikan peringatan dini dari ancaman berbagai jenis gerakan tanah di daerah yang luas.
Teknologi Gravitasi Ekstraksi Air Tanah untuk Kestabilan Lereng atau The GREATEST merupakan teknologi ekstraksi air tanah yang berfungsi menurunkan muka air tanah dalam lereng sehingga dapat mencegah kelongsoran lereng saat musim hujan. “Hasil-hasil teknologi tersebut telah teraplikasikan di level masyarakat,” ungkapnya.
Tantangan kedua yang dihadapi LIPI adalah minimnya alokasi dana penelitian. Nilai belanja penelitian itu setara dengan Rp 16 triliun hingga Rp 17 triliun, atau secara nasional hanya 0,2
persen per-Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Malaysia sudah mampu menganggarkan 1 persen dari PDB, sementara Singapura mencapai 2,1 persen.
“Saat ini anggaran penelitian yang diterima LIPI sebesar 1,1 trilyun termasuk belanja pegawai, dari 25 trilyun anggaran penelitian nasional. Idealnya mencapai 3 persen dari APBN, atau sekitar 60 trilyun,” tuturnya..
Dengan anggaran tersebut, Bambang menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dijawab oleh LIPI. Salah satunya terkait dengan minimnya kualitas sarana dan prasarana penelitian. Baru beberapa satuan kerja LIPI yang merasakan sarana-prasarana penelitian yang cukup canggih. Inipun masih dirasakan tertinggal jika dibandingkan infrastruktur penelitian di luar negeri.
“Yang sangat menyedihkan peralatan laboratorium LIPI yang menjadi peralatan utama telah mengalami penyusutan hampir 65 persen. Artinya peralatan ini sudah tidak compatible dengan kemajuan teknologi sekarang. Walaupun secara fisik kondisinya baik, tetapi secara fungsi sudah tidak sesuai dengan tuntutan sekarang,” terangnya. Untuk melengkapi kebutuhan jumlah unit peralatan laboratorium, diperlukan anggaran sekitar 3 triliun.
Untuk itu, dibutuhkan strategi dan sinergi serta kerjasama antara LIPI dan pihak-pihak lainnya. Sejak Indonesia masuk anggota G-20, semua pendanaan yang terkait dengan pengadaan infrastruktur tidak lagi dapat bergantung pada DIPA, namun harus bersifat cost-sharing. Sayangnya mekanisme bantuan luar negeri bagi pengadaan infrastruktur seringkali terkendala dengan aturan di Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang menekankan agar dalam rapat kerja ini dilakukan refocusing program-program LIPI khususnya di tahun 2019 yang sesuai dengan kebijakan penganggaran nasional. Strategi arah program LIPI ke depan juga dibicarakan dalam komisi Refocusing Program.
Dalam rapat kerja ini juga dibentuk Komisi Renstra LIPI 2020-2024 untuk menyaring semua informasi dari satuan kerja maupun stakeholder LIPI agar kontribusi LIPI dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan nasional selalu diletakkan dalam koridor ilmiah, akurat, dan kekinian.
