SURABAYA – Program pembangunan infrastruktur yang memiliki target tinggi dalam waktu relatif pendek harus didukung berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia, selama ini telah berperan besar dalam menyediakan SDM lulusan yang handal di bidang infrastruktur. Perguruan tinggi juga telah menyediakan riset yang relevan dalam perumusan kebijakan infrastruktur serta memberi rekomendasi pada badan usaha untuk meningkatkan daya saingnya.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristedikti) Bidang Infrastruktur, Hari Purwanto mewakili Menristekdikti saat membuka Simposium University Network of Indonesia Infrastructure Development (UNIID) di ITS Surabaya, Rabu (3/8/2016). Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII/UNIID) merupakan jaringan dan forum perguruan tinggi di Indonesia yang memberikan perhatian pada riset, pembelajaran dan kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan infrastruktur.
Hari Purwanto berharap perguruan tinggi terus memperbaharui pengetahuan dan relevansinya dalam persoalan infrastruktur di Indonesia, tidak hanya pada aspek pengelolaan asset dan teknologi yang sifatnya fisik semata. “Perguruan tinggi juga mendorong keterkaitan antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi, memperhatikan masalah sosial, budaya, regulasi dan tata kelola pembangunan, mengembangkan pemikiran baru dalam pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan SDM infratsruktur,” lanjutnya.
Ketua JPII/UNIID, Danang Parikesit menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui sasaran pembangunan infrastruktur yang cukup ambisius di berbagai sektor. Misalnya pembangunan 35.000 MW pembangkit listrik, 163 pelabuhan, 2,650 KM jalan nasional, 1.000 KM jalan tol, 3.258 KM rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan.
Pembangunan infrastruktur ini, lanjutnya, diarahkan untuk mengurangi biaya logistik, peningkatan ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan daya saing dan kapasitas industri nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pengembangan Sumberdaya Iptek Pendidikan Tinggi, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah menjadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia. Hingga kini, Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju, dengan menyumbang 58% produk domestik bruto (PDB) nasional.
Sebaliknya, Maluku dan Papua yang minim infrastruktur hanya bisa menyumbang 2,37% PDB, padahal luasnya lebih dari tiga kali Pulau Jawa. “Kabupaten-kabupaten paling rawan pangan semuanya di Papua, dengan rata-rata angka kemiskinan lebih dari 25%. Program pembangunan infrastruktur itu harus benar-benar diamankan pelaksanaannya, agar tepat waktu, efisien, dan berkualitas,” kata Ali Gufron.
Menurutnya, konsep pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan memerlukan strategi yang tepat, tidak saja berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, tetapi juga kemampuan tata kelola yang baik dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), Sinthya Roesly memberikan dukungan pada JPII/UNIID sejak pembentukannya. Shintya berharap anggota JPII/UNIID bisa aktif mengembangkan berbagai skema pendanaan sehingga infrastruktur di perguruan tinggi Indonesia bisa lebih maju, setara antara wilayah yang sedang dan sudah berkembang, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Sinthya mengatakan PT PII telah berhasil mendampingi pengembang proyek infrastruktur dalam menjamin pembiayaan PLTU Batang. Kedepan, pembiayaan infrastruktur pendidikan tinggi diharapkan dapat dijamin oleh PT. PII sehingga semakin banyak sumber pembiayaan yang membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Simposium dan pertemuan anggota UNIID ini dihadiri 25 perguruan tinggi negeri Indonesia. Sebanyak 60 kajian terkini dan multi disiplin akan dibahas dan diharapkan menjadi referensi kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur.
