Jakarta, Technology-Indonesia.com – Tahun 2019 akan menjadi tahun yang sangat penting, tidak hanya bagi dinamika ekonomi tetapi juga politik Indonesia. Pelaksanaan pesta demokrasi pada 2019, ditambah ketidakpastian global diprediksi masih tetap membayangi ekonomi Indonesia.
Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan, secara umum, pencapaian stabilitas ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini karena perekonomian Indonesia sangat terkait secara intensif dengan perekonomian global.
“Kuatnya keterkaitan global dalam perekonomian, perubahan lansekap perdagangan global dan pergerakan modal serta keuangan dapat memberikan goncangan terhadap perekonomian domestik,” ujar Agus dalam “Outlook Ekonomi 2019” bertema Menjaga Momentum Pembangunan Ekonomi di Tengah Pesta Demokrasi pada Kamis (20/12/2018) di Jakarta.
Kenaikan suku bunga Amerika Serikat, lanjutnya, cukup memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. “Perputaran arus modal global juga memberikan tekanan yang signifikan pada depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatkan defisit neraca perdagangan kita,” ungkap Agus.
Menurutnya, pesta demokrasi Indonesia 2019 telah meningkatkan tensi politik sejak awal tahun 2018. Pemilu diprediksi dapat memberikan implikasi kebijakan seperti tendensi kuatnya kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, disaat bersamaan kebijakan keamanan untuk menjaga stabilitas politik untuk mensukseskan pesta politik nasional.
Mencermati pentingnya tahun 2019 dalam tataran kenegaraan maka outlook perekonomian nasional 2019 diharapkan bisa memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh cukup optimis dibanding tahun 2018 dengan asumsi ketidakpastian global membaik dan tensi politik dengan terkendalinya pesta demokrasi.
“Kami menyarankan pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata berdasarkan empat pilar yakni infrastruktur, sumber daya manusia, keuangan dan tata kelola sebagai salah satu alternatif memperkuat stabilitas, daya saing, dan inklusifitas ekonomi nasional,” pungkas Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Maxensius Tri Sambodo, Peneliti dari P2E LIPI mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi khusus (KEK) merupakan miniatur untuk bereksperimen kebijakan ekonomi secara terbatas. KEK merupakan salah satu instrumen penting bagi pertumbuhan industri. Tujuan utama untuk menarik investasi asing, mengintegrasikan perusahaan lokal dalam global value chains (GVCs), promosi pertumbuhan berorientasi ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja.
“Zona ini menawarkan insentif fiskal, infrastruktur dan jasa-jasa layanan, proses perizinan usaha, dan prosedur bea cukai yang sangat mudah, fasilitasi izin tenaga kerja dan migrasi, dan fasilitas lainnya,” terangnya Maxensius.
Data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2018 menyebutkan jumlah KEK di dunia lebih dari 4.800 kawasan. Namun beberapa KEK mengalami kegagalan karena pendiriannya didominasi tujuan-tujuan politis, perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan lemahnya keterkaitan dengan ekonomi secara keseluruhan.
Untuk itu dalam pengembangan KEK, diharapkan bergerak dari mind set KEK sebagai zona industri menuju KEK sebagai zona pariwisata karena momentum pertumbuhan pariwisata yang makin menggeliat. KEK pariwisata ini perlu dibangun dengan berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.
Memang secara proporsi, lanjutnya, sektor pariwisata hanya berkontribusi sekitar 4,5% dari PDB. Namun sektor pariwisata dapat dijadikan alternatif sebagai mesin pertumbuhan. Ini terlihat dari indeks akselerasi sektor pariwisata yang lebih tinggi daripada sektor lainnya.
Dalam tata kelola KEK Pariwisata, Maxensius berharap bisa mengakomodasi unsur society seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan pelaku ekonomi ke dalam keanggotaan Dewan Kawasan. Perlu juga pengaturan secara eksplisit mekanisme backward dan forward linkages antara zona inti KEK dengan wilayah penyangga, sehingga dapat tercipta inklusifitas ekonomi.
Selain itu KEK harus mengakomodasi dan mengaplikasikan kearifan lokal dalam desain dan realisasi kegiatan pariwisata pada zona inti KEK, sehingga prinsip local content terlihat secara nyata. Dalam pengelolaannya, Kepala Administrasi KEK sebaiknya berasal dari kalangan profesional, sehingga persoalan “ambiguitas” terkait status administrator dan kecemburuan yang terjadi di kalangan para pejabat daerah terhadap administrator dapat diatasi.
