Jakarta, Technology-Indonesia.com – Perkembangan pembangunan dunia secara global, dipengaruhi empat penggerak yaitu populasi, teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim yang semakin memicu tingkat kerentanan daya dukung kelestarian pembangunan. Kondisi perekonomian dunia saat ini harus menghadapi berbagai ketidakpastian. Selain adanya berbagai isu geopolitik, perkembangan teknologi juga turut memberikan dampak pada perubahan sosial dan ekonomi.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto menyampaikan hal tersebut saat membuka Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2018 di Auditorium Gedung II BPPT, Jakarta pada Selasa (17/07/2018). KTN kali ketiga dengan tema “Strategi Implementasi Kebijakan Nasional untuk mendukung Kemandirian Teknologi” ini secara resmi dibuka oleh Menristekdikti Mohamad Nasir, Kepala BPPT, dan Wakapolri Komjen Syafruddin.
“Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung misi pemerintahan memperkuat kemampuan, kapasitas dan kemandirian industri dalam negeri, mewujudkan kemandirian dan daya saing bangsa, maka perlu dipersiapkan berbagai terobosan inovasi teknologi antara lain di bidang teknologi industri pertahanan dan keamanan, kebencanaan, dan material,” tegasnya.
Dikatakan Kepala BPPT, topik KTN 2018 ini difokuskan pada bidang teknologi industri pertahanan, teknologi kebencanaan, dan teknologi material. Fokus topik ini dipilih agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan guna mendukung akselerasi program prioritas pembangunan pemerintah.
Di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), kebutuhan akan dukungan dan penguasaan teknologi merupakan keniscayaan. Khususnya, teknologi tinggi karena teknologi Hankam bersifat termutakhir (state of the art) atau high technology. Karena itu, strategi penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan perlu diupayakan untuk mencapai cita-cita kemandirian yang diharapkan.
Penguasaan teknologi pertahanan memiliki ruang lingkup yang cukup luas meliputi penguasaan teknologi dalam aspek-aspek produksi, operasi, maintenance repair overhaul (MRO), maupun upgrading. Untuk mencapai kemandirian nasional diperlukan penguasaan dari tahap rancang bangun dan rekayasa sebelum tahap produksi hingga pengoperasian.
“Dengan sumberdaya pemerintah yang terbatas maka perlu pengelolaan penguasaan teknologi yang efektif dan seefisien mungkin, dengan mengedepankan prioritas terhadap jenis teknologi yang perlu dikuasai dalam rangka penguasaan secara menyeluruh dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain,” ungkapnya.
Di bidang teknologi kebencanaan, KTN 2018 menjadi ajang pemangku kepentingan untuk memetakan status perkembangan, mengkaji dan menyikapi kemajuan, kesiapan, serta niat untuk meningkatkan ketahanan bangsa, terhadap ancaman potensi serba-bencana (baik slow-onset maupun fast-onset disasters), melalui penerapan teknologi anak bangsa.
“Kongres ini juga menjadi wahana retrospeksi, membangun peta jalan ke depan, mendorong kemampuan anak bangsa bekiprah dan berkontribusi menghadapi potensi bencana yang semakin banyak terjadi dan skala intensitasnya semakin meningkat di Indonesia,” tutur Unggul.
Sementara tantangan inovasi bidang teknologi material adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang dimiliki Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ketergantungan impor bahan baku industri setiap tahun menyedot 1.500-an triliun rupiah. Karena itu untuk mewujudkan kemandirian bangsa, terobosan dan rekomendasi dalam teknologi material dirasa perlu untuk dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.
Guna mengantarkan industri domestik yang kuat, menurut Unggul, minimal tiga aspek yang harus diselesaikan yaitu meminimalisasi ketergantungan impor bahan baku dan komponen, memperkuat kemampuan pengolahan sumber daya alam, dan mengembangkan inovasi tepat sasaran sesuai kebutuhan industri prioritas.
Gelaran KTN 2018 ini imbuhnya, bertujuan memberikan rekomendasi teknologi yang diperlukan, untuk memperkuat peran dan eksistensi teknologi dalam mendukung pengembangan industri nasional, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, sesuai dengan program pemerintah yang tertuang dalam Program Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II 2020 -2024.
“BPPT mengajak berbagai pihak, para pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri seperti kementerian atau lembaga terkait, pejabat pemerintah, perwakilan lembaga legislatif, badan usaha, industriawan, akademisi, para pakar dan praktisi serta stakeholder lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam kongres teknologi tahun ini,” pungkasnya.
