YOGYAKARTA – Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah memberi manfaat pada jutaan warga Indonesia. Meski demikian, kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan. Di penghujung tahun, JKN menjadi salah satu kebijakan kesehatan yang perlu direfleksikan untuk keperluan pengembangan dan perbaikan.
Ketua Board Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM, Laksono Trisnantoro mengatakan, pada 2017 perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan BPJS. Indonesia menghadapi situasi yang cukup serius, karena ada berbagai masalah konseptual yang perlu ditelaah lebih detil.
“Pada tahun yang keempat nanti akan sangat krusial untuk menyatakan bahwa kita memerlukan agenda baru terkait sistem kesehatan di Indonesia,” ujar Laksono dalam Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook Kebijakan & Manajemen Kesehatan 2017di Yogyakarta, pada Jumat (23/12/2016).
Dalam kesempatan ini, Laksono menyampaikan paparan terkait refleksi sektor kesehatan secara umum di Indonesia. Ia mempertanyakan efektivitas BPJS dalam mencapai misi untuk memberikan kemudahan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Hingga saat ini, menurutnya, BPJS justru lebih banyak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki akses terhadap sarana kesehatan.
“Pada tahun 2016 ini kita belum bisa meningkatkan pemerataan dan mutu. Kelompok yang di kota besar bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak daripada mereka yang berada di kota-kota terpencil,” imbuhnya.
Persoalan terkait efektivitas BPJS bukan hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga dalam proses kebijakan dan penetapan agenda. Hubungan antarlembaga terkait juga belum berjalan dengan baik. Untuk tahun mendatang, Laksono menyebutkan tiga solusi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu penambahan sumber dana, pembatasan pengeluaran, serta dana kompensasi.
“Pemerintah harus memikirkan bagaimana bisa menjamin pemerataan, juga apakah memang perlu BPJS semua atau bisa ada alternatif sistem yang lebih baik,” ucap Laksono.
Kesehatan Global
Dalam konteks kesehatan global, tahun 2016 disebut sebagai tahun yang suram. Sepanjang tahun 2016 masyarakat dunia menyaksikan berbagai krisis dalam dunia kesehatan, terutama terkait penyebaran wabah penyakit serta situasi krisis akibat bencana alam atau konflik bersenjata.
“Banyak hal-hal yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan terjadi di tahun 2016. Berbagai outbreak penyakit yang muncul sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita saat ini masih sangat rentan,” ujar Direktur PKMK, Yodi Mahendradhata.
Salah satu hal yang cukup menyedot perhatian dunia adalah penyebaran virus Zika. Kerentanan sistem kesehatan dunia, menurut Yodi, tampak dalam ketidaksiapan berbagai negara dalam menghadapi penyebaran virus ini.
Selain persoalan terkait persebaran penyakit, terjadi gejolak dalam politik dunia, seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa serta terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Hal ini, menurutnya, akan memiliki pengaruh tertentu terhadap sistem kesehatan dunia, terutama terkait dana bantuan yang biasanya disumbangkan oleh negara-negara besar.
Terkait prospek kesehatan tahun 2017, Yodi mengaku cukup sulit memprediksi apa yang akan terjadi. Ia menyebutkan, kondisinya mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi di 2016 yang diwarnai berbagai krisis. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas serta daya lenting pelaku kesehatan untuk merespon krisis dan tetap menjalankan fungsi utamanya saat krisis berlangsung.
“Sistem kesehatan harus resilient, cepat bangkit setelah krisis, bahkan rebound menjadi lebih kuat. Resiliensi juga memerlukan kapasitas untuk mendeteksi ancaman kesehatan sebelum itu terjadi, agar kita tidak tergagap-gagap,” pungkasnya. Sumber Humas UGM
