TechnologyIndonesia.id – Di kawasan Asia Tenggara, Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia masih tergolong rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, UHH penduduk Indonesia mencapai 73,93 tahun pada 2023. Penyebab rendahnya angka harapan hidup di Indonesia diantaranya infrastruktur dan layanan medis yang terbatas serta rendahnya jumlah tenaga medis yang memadai.
Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di bidang kesehatan, salah satu indikator utamanya adalah target harapan hidup 80 tahun. Namun, dengan kondisi pengelolaan kesehatan saat ini, mustahil untuk mencapai visi ini.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang S.M.A.R.T (Selamat, berMutu, Aman, Ramah, Terjangkau). Selain itu, penerapan SNI yang berkaitan dengan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan ini perlu didorong.
Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN), Donny Purnomo menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan International Healthcare Engineering Forum (INAHEF) 2024 di Convention Hall Smesco Indonesia, Jakarta pada Selasa (17/9/2024).
“BSN mendorong penerapan standar terkait alat kesehatan dan fasilitas kesehatan. Karena sudah banyak standar yang ditetapkan. Namun, penerapannya perlu kita support bersama-sama dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak yang terkait demi kemajuan bersama,” tutur Donny.
Tercatat, hingga Agustus 2024, BSN telah menetapkan 15.231 SNI. Dari jumlah tersebut, terkait alat kesehatan dan fasilitas kesehatan sebanyak 463 SNI yang masih aktif.
INAHEF 2024 merupakan forum yang diprakarsai dan didukung oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan BSN.
INAHEF 2024 diselenggarakan oleh Perhimpunan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI) dengan kolaborasi bersama industri, perguruan tinggi, asosiasi, serta pemerintah daerah.
Acara yang digelar pada 17-19 September 2024 ini antara lain bertujuan merumuskan rencana implementasi program pemerintah 2024 – 2029 terutama bidang Kesehatan, mendapatkan masukan dari daerah dan merumuskan serta mengimplementasikan secara masif di seluruh daerah di Indonesia melalui kongres; serta melakukan penilaian kesesuaian produk-produk penunjang Smart Hospital dengan regulasi.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui tayangan video menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dimana bidang kesehatan menjadi salah satu mandatori dasar sehingga turut menjadi agenda pokok dalam prioritas pembangunan nasional.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemerintah saat ini berupaya melakukan transformasi sistem kesehatan mulai dari transformasi pelayanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya kesehatan, hingga teknologi kesehatan.
“Upaya transformasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing sumber daya manusia Indonesia,” ujar Moeldoko.
Untuk itu, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan PTPI yang sedang menyiapkan konsep Smart Hospital sebagai perwujudan sistem layanan terintegrasi mulai dari skrining, deteksi dini, kondisi kesehatan, hingga penyembuhan.
“Smart Hospital bukan sebatas rumah sakit cerdas yang menggunakan teknologi canggih. Namun Smart Hospital memiliki arti yang lebih luas yaitu Selamat, berMutu, Aman, Ramah, dan Terjangkau,” imbuhnya.
Moeldoko berharap konsep Smart Hospital ini nantinya dapat bersinergi dengan platform Satu Sehat yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan lebih maksimal terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Moeldoko, salah satu masalah di bidang Kesehatan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketidaksinkronan antara peta jalan industri alat kesehatan dengan kebijakan penyediaan alat kesehatan. Untuk itu dibutuhkan terobosan serta komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan sehingga kebutuhan alat kesehatan (Alkes) bagi masyarakat dapat terpenuhi.
“Saya berharap dengan berkumpulnya ratusan perusahaan alat kesehatan dan industri pendukungnya dalam INAHEF ini dapat menyatukan komitmen lintas sektoral yang bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sektor industi terkait penyediaan alat kesehatan sehingga distribusi Alkes merata di seluruh Indonesia,” harap Moeldoko.
Pada kesempatan tersebut, Presiden PTPI, Eko Supriyanto mengatakan Forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional diselenggarakan untuk menghasilkan rumusan model dan program 2025-2029 untuk Penguatan Fasyankes dan Industri Kesehatan.
“Ini termasuk program pemeriksaan kesehatan sembilan penyakit prioritas, program penanganan TBC secara terstruktur sistemik masif dan modern, program pemenuhan Fasyankes seluruh Indonesia, serta model struktur industri alkes dalam negeri dan model pembiayaan Fasyankes,” jelas Eko.
Melalui INAHEF 2024, diharapkan para peserta yang hadir yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, Fasyankes, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan asosiasi Fasyankes, serta konsultan dan kontraktor Fasyankes ini dapat memberikan masukan, semakin aktif berkontribusi dan bersinergi guna mempertajam transformasi kesehatan serta mencapai Smart Hospital di Indonesia.
INAHEF 2024 juga diisi berbagai kegiatan seperti pameran, kongres, seminar, dan pemeriksaan kesehatan.
INAHEF 2024: BSN Dorong Penerapan Standar Alkes dan Fasilitas Kesehatan
