TechnologyIndonesia.id – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor publik terus berkembang pesat. Berbagai instansi pemerintah hingga lembaga pendidikan kini mulai mengandalkan AI untuk meningkatkan kualitas layanan hingga mendeteksi potensi fraud. Namun, di balik percepatan adopsi tersebut, kesiapan infrastruktur teknologi informasi masih menjadi tantangan besar.
Hal tersebut terungkap dalam Enterprise Cloud Index (ECI) 2026 Public Sector Edition yang dirilis Nutanix, perusahaan penyedia solusi hybrid multicloud. Laporan ini menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatan AI dapat berjalan secara aman, efisien, dan berkelanjutan.
Salah satu temuan penting dalam survei tersebut mengungkapkan bahwa 73 persen infrastruktur TI sektor publik belum siap menjalankan workload AI yang kompleks di lingkungan on-premises. Kondisi ini menjadi hambatan bagi organisasi yang ingin mengembangkan layanan digital berbasis AI secara lebih luas.
Selain keterbatasan infrastruktur, instansi pemerintah juga masih menghadapi tantangan dalam aspek kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, serta integrasi sistem yang selama ini berjalan secara terpisah.
Shadow AI Jadi Ancaman Baru
Laporan Nutanix juga menyoroti meningkatnya risiko Shadow AI, yaitu penggunaan aplikasi AI yang tidak terverifikasi atau berada di luar pengawasan organisasi.
Sebanyak 91 persen pemimpin TI di instansi pemerintah dan institusi pendidikan yang menjadi responden menyatakan bahwa penggunaan AI tanpa tata kelola yang memadai dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan data maupun pencapaian misi organisasi.
Di sisi lain, organisasi sektor publik semakin mengadopsi kontainerisasi (containerization) untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas aplikasi AI. Bahkan, 87 persen responden memperkirakan penggunaan teknologi kontainer akan terus meningkat dalam tiga tahun ke depan.
Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari mengatakan bahwa semakin meluasnya penggunaan AI yang belum terverifikasi atau Shadow AI, telah menjadi tantangan utama dalam aspek tata kelola di sektor publik. Di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang, pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI menuju kesiapan operasional.
Menurutnya, organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus pada penguatan fondasi infrastrukturnya
“Dengan memprioritaskan arsitektur yang aman dan berbasis kontainer (containerised architecture), para pemimpin ini sedang menetapkan pagar keamanan yang diperlukan untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri, sekaligus memastikan mereka mampu meraih dan menjaga kepercayaan publik seiring dengan semakin terintegrasinya AI ke dalam berbagai layanan masyarakat,” ujar Daryush Ashjari.
Bagi para pemimpin IT di sektor publik, hal ini memberikan mandat yang jelas. Workload AI yang berkaitan dengan layanan masyarakat, keselamatan publik, dan pencapaian pendidikan menuntut infrastruktur yang mampu memberikan kinerja optimal, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung tata kelola instansi, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke titik penyelenggaraan layanan, di mana kedaulatan data (data sovereignty) berdampak langsung terhadap masyarakat yang dilayani oleh pemerintah.
Sebagai informasi, Laporan Enterprise Cloud Index (ECI) merupakan studi tahunan Nutanix yang telah memasuki tahun kedelapan. Survei dilakukan oleh Wakefield Research pada November 2025 terhadap 1.600 eksekutif bidang cloud, TI, dan engineering dari organisasi dengan sedikitnya 500 karyawan di 14 negara. Edisi sektor publik mencakup responden dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah dasar dan menengah, serta perguruan tinggi.
