Jakarta, Technology-Indonesia.com – Dewasa ini perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya), dan selanjutnya metaverse (realitas virtual).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci pada acara Web Summit Data Secure AI 2023 yang digelar oleh secara virtual oleh Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI), di Jakarta pada Selasa (7/3/2023).
Web Summit kali ini mengusung tema besar yaitu Building Secure, Trusted & Competitive Intelligent Nation. Rumusan tema tersebut menurut Bambang selaras dengan tema kepemimpinan Indonesia pada ASEAN 2023 yaitu “ASEAN Matters and Epicentrum of Growth”.
“Tema ini mengisyaratkan komitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai lokomotif dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil. Sekaligus menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tutur Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.
Optimisme ini memiliki landasan yang kuat. Misalnya dari penilaian Asian Development Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2023 akan mencapai 4,7 persen, di saat proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan Bank Dunia hanya mencapai 1,7 persen.
“Untuk merealisasikan komitmen tersebut, membutuhkan kesiapan dari segenap elemen. Khususnya dalam penguatan kompetensi ASEAN untuk menjawab berbagai tantangan global,” terang Bamsoet.
Tema yang diangkat Web Summit ini, lanjutnya, juga memiliki relevansi dan kontekstualisasi, yaitu dalam urgensi membangun keamanan, kepercayaan, daya saing, dan literasi teknologi. Merujuk pada sub tema “Data and Cyber Security”, patut disyukuri lahirnya UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“UU ini tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, namun juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas. Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi, juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” terang Bamsoet.
Dewasa ini perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Di satu sisi, teknologi memiliki sisi manfaat, khususnya saat ini dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun ASEAN.
“Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara ASEAN, seperti munculnya para pembobolan data. Kasus Bjorka adalah contoh nyata adanya risiko ancaman eksploitasi terhadap kerentanan perlindungan data,” jelas Bamsoet.
Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan. Bamsoet pun mengapresiasi Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia telah mulai membangun kolaborasi dengan segenap stakeholder Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Regional ASEAN.
Kolaborasi tersebut diantaranya dengan koordinasi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Lemhannas, Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, serta Kementerian Koordinator bidang Polhukam, sebagai upaya memberikan perlindungan data pribadi masyarakat pada berbagai layanan publik pemerintah maupun enterprise.
“Urgensi membangun kerjasama di sektor keamanan siber inilah yang melatarbelakangi lahirnya ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy untuk membangun kapasitas ruang siber yang aman dan terpercaya pada pelayanan publik dan kegiatan online masyarakat di kawasan ASEAN,” jelas Bamsoet.
Strategi Kerjasama Keamanan Siber ASEAN ini memberikan peta jalan kerjasama regional untuk mencapai tujuan ruang siber ASEAN yang aman dan terjamin, sejalan dengan Keamanan dan Jaminan Informasi strategis dalam Rencana Induk TIK ASEAN 2020.
Menurut Bamsoet, menjalin kolaborasi dan kerjasama tingkat nasional dan regional ASEAN menjadi isu yang strategis dan krusial, mengingat para peretas dan pelaku kriminal siber juga berkolaborasi memanfaatkan Cyberspace, DarkWeb, hingga Metaverse dengan berbagai teknologi terkini seperti Big Data analytics, Data Science, AI, Blockchain NFT, dan lain-lain.
Pada kesempatan tersebut, Bamsoet menyampaikan bahwa pada 2022, Presiden Joko Widodo telah sukses membawa kepemimpinan Indonesia pada momentum G20, sebagai pemimpin perdamaian dunia menghadapi tantangan besar global berupa 4C (Conflict, Crisis, Climate Change dan Covid-19).
Tahun ini, diharapkan Indonesia akan kembali mengulang kesuksesan tersebut, dengan memanfaatkan momentum kepemimpinan Indonesia pada ASEAN 2023, serta memperjuangkan visi ‘ASEAN Matters and Epicentrum of Growth’.
Program pembangunan hilirisasi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN, bagi sebagian komunitas global, lanjutnya, justru dianggap sebagai tantangan, khususnya komunitas Uni Eropa.
“Karena itu, kita harus pandai memanfaatkan kekuatan ASEAN Economic Community yang memiliki 650 juta penduduk dari 10 negara, sebuah angka yang cukup signifikan untuk diberdayakan, dalam menghadapi Komunitas Uni Eropa dengan jumlah penduduk Uni Eropa dengan 447 juta penduduk,” pungkas Bamsoet.
Bambang Soesatyo Dorong Penguatan Perlindungan Data dan Keamanan Siber Nasional
