Jakarta, Technology-Indonesia.com – Ikatan Audit Teknologi Indonesia (IATI) bersama Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) dan Institut Evaluasi Energi Indonesia (IEEI) menggelar acara Diskusi Nasional tentang peran Audit Teknologi dan Evaluasi Energi di Jakarta pada Rabu (14/12/2022).
Diskusi nasional digelar untuk membantu pencapaian sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, di sektor-sektor ekonomi utama yaitu sektor Industri, terutama sub-sektor industri manufaktur dan sub-sektor ketenagalistrikan (power industry), yang sarat penggunaan teknologi dan pemanfaatan energi (energy intensive).
Ketua Umum IATI Hammam Riza menyampaikan bahwa Perkumpulan IATI merupakan organisasi profesi nonprofit yang beranggotakan para auditor teknologi, pemerhati audit teknologi, pencinta teknologi serta anggota masyarakat yang berminat dan turut mengembangkan kegiatan audit teknologi di Indonesia.
“Perkumpulan IATI didirikan dengan untuk menghimpun dan menggalang masyarakat yang kompeten dan berkepentingan dengan terselenggaranya pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan pembangunan dan penerapan audit teknologi sebagai upaya mendorong peningkatan inovasi nasional,” tutur Hammam.
Staf Khusus Menteri Perindustrian RI Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi menyampaikan bahwa audit teknologi sudah diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Audit teknologi dilakukan untuk menjamin bahwa teknologi yang dipakai nanti perform.
“Audit teknologi ini juga digunakan dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN). Kita punya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan Industri. Salah satu cara untuk bisa me-matching-kan antara kebutuhan pengguna barang dengan penyedia barang atau produsen itu dilakukan namanya audit teknologi,” terangnya.
Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memungkinkan untuk melakukan audit teknologi. Misalnya, ada pengguna barang meminta 10 cm diameternya. Ternyata setelah dilakukan audit teknologi tidak perlu 10 cm. Ada produk dalam negeri berdiameter 8 cm yang bisa digunakan.
Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edi Hilmawan menyampaikan, BRIN adalah lembaga baru yang merupakan integrasi beberapa lembaga seperti BPPT, LIPI, LAPAN, BATAN dan lembaga litbang yang lain. Salah satu dari Direktorat di BRIN ada Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi.
“Jadi memang menjadi salah satu konsen dari BRIN itu bagaimana kita mendorong supaya hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan secara optimal di industri,” paparnya.
“Jadi kita fokusnya ke sana, bagaimana supaya aset-aset teknologi ini bisa jadi merupakan satu hasil riset dari temen-temen periset dan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Bagaimana kita bisa menilai satu teknologi bisa dilaksanakan secara optimal itu melakukan audit teknologi,” imbuhnya.
Edi mengungkapkan bahwa audit teknologi ini sudah dinisiasi sudah lama. Saat Hammam Riza menjabat sebagai Kepala BPPT sudah menjadi Perka BPPT tentang pedoman umum audit teknologi, yang berisi standar, cara pelaksanaan, termasuk kompetensi audit teknologi.
Menurut Edi, yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana mendorong supaya pihak swasta lebih terlibat dalam kegiatan seperti ini. Jadi audit teknologi ini tidak akan menjadi domain pemerintah, tetapi ini harus menjadi aktivitas yang melibatkan pihak swasta.
“Kalau hasil survei kita itu sekitar 80 persen riset itu masih dilakukan oleh lembaga pemerintah, ini kurang sehat, ini didorong supaya disatu sisi bisa dilakukan pihak swasta (masyarakat, industri, pelaku usaha) salah satunya dengan mendorong audit teknologi itu,” pungkasnya.
Audit Teknologi Dorong Peningkatan Inovasi Nasional
