Jakarta, Technology-Indonesia.com – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro memaparkan arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (18/1/2021) di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.
Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi, peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat serta pengembangan Research Power House.
“Dalam rangka mewujudkan ekosistem riset dan inovasi, pendekatan triple helix (sinergi pemerintah, akademisi dan industri) akan tetap menjadi kunci. Tugas pemerintah menjadi fasilitator yang harus mendekatkan dunia akademisi dan industri sehingga harapannya hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dapat terwujud,” ujar Menristek.
Pada Rapat Kerja tersebut Menristek menyampaikan agenda Program Kerja Tahun 2021, Program Kemenristek/BRIN dan LPNK Tahun 2021 terkait Aspirasi Masyarakat, serta Evaluasi Kinerja Tahun 2020.
Pada 2021, Kemenristek/BRIN mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 2,787 triliun. Namun sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, alokasi anggaran Kemenristek/BRIN mengalami penghematan sebesar Rp 91,052 miliar menjadi Rp 2,696 triliun.
Sementara untuk LPNK terdiri dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) semula Rp 126 miliar menjadi Rp 123,4 miliar, Badan Tenaga Nuklir Nasioal (BATAN) Rp 815,79 miliar menjadi Rp 807,99 miliar, Badan Informasi Geospasial (BIG) semula Rp 1,267 triliun menjadi Rp 1,218 triliun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) semula Rp 1,761 triliun menjadi Rp 1,714 triliun, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) semula Rp 840,31 miliar menjadi Rp 825,82 miliar, kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp 1,839 triliun.
Untuk realisasi penyerapan anggaran pada 2020, Kemenristek/BRIN mencapai 89,32%. Menristek menyebutkan anggaran yang tidak terserap antara lain terdiri dari elemen belanja pegawai seperti Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, kenaikan tunjangan kinerja, yang harus ditunda sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Sementara itu serapan anggaran LPNK tahun 2020 adalah BAPETEN sebesar 85,35%, BATAN sebesar 90,26%, BIG sebesar 80,28%, BPPT sebesar 90,2%, LAPAN sebesar 84,46%, dan LIPI sebesar 92,68%.
Lebih lanjut Menristek menyebutkan di tahun 2021 Kemenristek/BRIN memiliki sejumlah target kinerja output strategis antara lain Prioritas Riset Nasional (PRN) dengan target 55 flagship, penelitian melalui BOPTN dengan target 1.706 kekayaan intelektual, penelitian kesehatan dan obat dengan target 20 publikasi, program riset dan inovasi industri sebanyak 35 produk, program Start Up Inovasi Indonesia sebanyak 150 startup.
Target kinerja lainnya yakni implementasi Bakti Inovasi yang terdiri dari program Diseminasi Teknologi untuk Masyarakat, Teknologi Inovasi untuk UMKM, Start Up Inovasi Masyarakat, Penguatan Talenta Inovasi Indonesia, dan Desa Berinovasi.
Dalam hal ini Komisi VIl DPR RI terus mendorong Menristek/Kepala BRIN, para Kepala LPNK, serta LBM Eijkman untuk meningkatkan penguatan ekosistem inovasi dan riset nasional di Tahun 2021.
Komisi VII DPR Dukung Penguatan Ekosistem Inovasi dan Riset Nasional 2021
