Jakarta, Technology-Indonesia.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Kamis (17/6/2021) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI). Melalui penandatanganan MoU ini diharapkan BPPT dapat lebih erat lagi bekerja sama dengan PAPDESI untuk memberikan advise serta melakukan pendampingan desa di seluruh Indonesia.
“Kami siap membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penerapan teknologi dan pengembangan inovasi desa sesuai dengan potensi dan budaya setempat dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia,” Kata Kepala BPPT Hammam Riza pada Webinar bertema “Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Cikal Bakal BRIDA?” yang dirangkai dengan penandatangan MoU antara BPPT dan PAPDESI di Jakarta pada Kamis (17/6/2021).
Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pihak dalam mengembangkan dan membangun daerah melalui penguatan sistem inovasi serta memberi masukan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Dalam mendorong pengembangan potensi daerah, Hammam mengungkapkan bahwa BPPT telah melakukan pengkajian penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sejak 2001 bersama Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sejak 2011, BPPT juga melakukan pendampingan implementasi penguatan SIDa di beberapa daerah.
“Beberapa daerah yang secara konsisten mampu menerapkan penguatan Sistem Inovasi Daerah ini ternyata memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan inovasi dan daya saing di daerahnya. Daerah yang telah memperlihatkan hasil positif sebagai dampak dari implementasi penguatan SIDa antara lain Kabupaten Pelalawan, Kota Pekalongan, dan Kota Cimahi,” kata Hammam.
Sejalan dengan pengkajian dan pendampingan penerapan SIDa, BPPT juga melakukan pengkajian Desa Inovatif. Bahkan sampai saat ini sudah ada beberapa daerah yang menerapkan dan mengembangkan Desa inovatif dengan menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh BPPT.
“Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mendukung perkembangan kebijakan pembangunan desa yang semkin banyak diperhatikan Bapak Presiden Jokowi, yang memang sangat memerlukan sentuhan teknologi dan inovasi,” tuturnya.
Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan Rapat Terbatas tentang percepatan peningkatan ekonomi desa pada akhir September 2020 bahwa untuk mengembangkan perekonomian desa diperlukan adanya akses permodalan, teknologi, skill/keterampilan serta kerjasama antar desa agar bisa masuk ke “supply chain” yang lebih luas.
Ketua Umum PAPDESI, Wargiyati mengatakan masyarakat Indonesia 80 persen tinggal di desa. Desa memiliki warga, generasi muda, kelompok tani, maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
“MOU ini luar biasa manfaatnya nanti untuk menuju Indonesia Emas 2045. Desa-desa ini punya warga, kelompok-kelompok tani, UKM, dan karang taruna yang punya inovasi dan produk yang belum punya nilai jual secara ekonomi. Ketika potensi ini dikolaborasikan dengan BPPT, ini akan luar biasa,” katanya.
Wargiyati mengapresiasi kerjasama dengan BPPT untuk bisa mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. “Melalui kerjasama ini, desa bisa mengirimkan aparatur desa, kelompok tani, UKM, maupun pemuda-pemuda untuk belajar di BPPT. BPPT di sini ada tempat belajarnya, kita menghadirkan pesertanya sesuai potensi yang ada di desa,” pungkasnya.
BPPT dan PAPDESI Jalin Kerja Sama Kembangkan Inovasi Desa
