Jakarta- Pemerintah akan meningkatkan anggaran pengembangan startup inovasi teknologi. Selain bantuan dari sisi teknologi, UMKM juga diberikan kemudahan pengurusan sertifikat.
“Bappenas rencanakan scall up pada tahun depan dengan tambahan anggaran satu hingga dua miliar,” ungkap Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Djumain Appe di Jakarta, Jum’at (19/10/2018).
Kemenristekdikti mengelola anggaran pengembangan startup inovasi teknologi melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang diberikan pada startup dan calon startup. “Intinya program ini memberikan bimbingan agar pelaku usaha memperoleh nilai tambah dari bisnis yang berjalan selama ini,” ujar Djumain.
PPBT membagi dua program, yaitu calon startup untuk pengembangan teknologi hingga mampu capai tingkat kesiapan teknologi level tujuh. Juga program startup, yaitu perusahaan yang dikategorikan memiliki teknologi yang sudah mumpuni sehingga diberikan bimbingan ke tahap bisnis. “Tahun ini tercatat 142 perusahaan dinilai berhasil, sekitar 39 diantaranya bergerak di bidang TIK,” ujar Djumain.
Selain bimbingan teknologi, kata Djumain, peserta program PPBT juga diberikan kemudahan pengurusan sertifikat, baik SNI (Standar Nasional Indonesia), sertifikat halal, bahkan pendaftaran BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). “Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, dan sejauh ini banyak kementerian konsen dengan pengembangan startup,” ujarnya.
Di Indonesia, startup baru capai dua persen dari populasi penduduk. Hal ini dinilai masih rendah dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura sebanyak tujuh persen, Malaysia tercatat lima persen, Thailand 4,5 %, bahkan Vietnam yang mampu capai 3,3% dari populasi penduduknya. “Padahal UMKM inilah yang selamatkan ekonomi Indonesia saat krisis moneter 1998,” ujar Djumain.
