Jakarta, Technology-Indonesia.com – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nurhidayat menyampaikan ada beragam tantangan dalam pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Salah satunya adalah masih minimnya pemanfaatan data hidro-oseanografi untuk kepentingan pembangunan.
“Selama ini data hidro-oseanografi masih minim digunakan oleh selain Kemenhan. Kedepan semoga bisa lebih banyak yang mengambil data ini untuk kepentingan pembangunan di semua bidang,”paparnya saat mengisi Kuliah Umum bertema Pemanfaatan Data Hidro-Oseanografi pada Dekade Kelautan 2030 Menuju Indonesia Emas 2045 di Fakultas Geografi UGM, Rabu (30/11/2022).
Ia mengatakan bahwa menjadi tantangan bagi semua pihak untuk melakukan pengumpulan data yang baik. Misalnya, soal siapa yang akan menampung data data survei, hasil pengamatan di daerah, dan lainnya.
“Kami Sendiri data survei hidrografi 1.200 tera tidak cukup. Karenanya akan kita kembangkan lagi, apalagi jika semua digabung. Dengan begitu kalau ada universitas, kementerian butuh data bisa tinggal ambil saja,” tuturnya.
Nurhidayat menyebutkan tantangan berikutnya adalah soal penyediaan produk mutakhir dan mengikuti dinamika perkembangan Iptek. Dengan adanya peta-peta maupun hasil survei baru diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia.
Lalu, terkait kemudahan akses dan pemanfaatan produk maupun informasi dari berbagai sektor. Kedepan informasi harus dibuat untuk mudah diakses oleh semua institusi di Indonesia.
“Infromasi harus mudah diakses, data tidak hanya untuk Pushidrosal sendiri, BIG sendiri, BRIN sendiri. Kita tidak punya akses data yang mudah jadi harus menyamakan persepsi agar mudah dalam mengambil data,” katanya.
Lebih lanjut Nurhidayat mengatakan hidrografi memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengetahuan tentang bentuk profil dasar laut sangat bermanfaat untuk aktivitas manusia di laut. Salah satunya untuk pembangunan kelautan di Indonesia.
Contohnya, untuk jalur perdagangan laut, pembangunan pelabuhan, instalasi pipa dan kabel, penyusunan kawasan konservasi, kegiatan perikanan berkelanjutan, mitigasi bencana alam, dan pertahanan dan keamanan.