Laut memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat ekonomi nasional dan mendukung kesejahteraan rakyat. Potensi ekonomi kelautan yang mencapai US$ 1.2 triliun pertahun, bisa mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negeri yang diperhitungkan secara ekonomi di dunia internasional.
“Sektor kelautan dan perikanan berkontribusi penting dalam pendapatan negara dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Perikanan dan kelautan bisa menjadi andalan dalam pembangunan nasional,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada pembukaan Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014 di Jakarta, Selasa (28/1).
Menurut Sharif, pelaksanaan Rakornas KKP 2014 bisa menjadi sebuah momentum untuk menyuarakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional 5 tahun mendatang.
Dalam pembukaan rakornas tersebut, Sharif memaparkan capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai akhir tahun 2013. Dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, menurutnya pencapaian kinerja KKP telah melampaui target.
Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 6,45% berada di atas PDB pertanian dan PDB nasional. Produksi perikanan mencapai 19,56 juta ton, jauh melebihi target yang ditetapkan. Produksi garam rakyat telah menjadikan swasembada garam konsumsi sejak 2012. Nilai ekspor hasil perikanan pada 2013 mencapai USD$ 4,16 miliar.
“Pencapaian ini membuktikan bahwa laut memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat ekonomi nasional dan mendukung kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Berdasarkan evaluasi KKP, program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan juga cukup berhasil meningkatkan produktivitas. Kelompok penerima PNPM Mandiri KP mengalami peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan dan penambahan jumlah tabungan kelompok.
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang merupakan Direktif Presiden untuk percepatan peningkatan kualitas kehidupan nelayan juga menunjukkan keberhasilan. KKP bersama 11 Kementerian dan lembaga anggota Pokja PKN telah melaksanakan kegiatan di 816 PPI. “Program PKN, mampu meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dimana kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis pelabuhan perikanan,” jelasnya.
Capaian kinerja lainnya adalah revisi UU No. 27/2007 menjadi UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana substansi dari revisi UU pesisir tersebut adalah perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat dan nelayan tradisional. Dalam upaya menegakkan prinsip good governance, penyusunan rencana pengelolaan, rencana aksi, dan rencana strategis tak hanya melibatkan Pemda dan dunia usaha, tapi juga masyarakat.
“Dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2014 ini, akan banyak tugas di bidang kelautan yang harus diemban terkait tata kelola laut. Saya berharap, Bappenas mengkoordinasikan rancangan pembangunan kelautan ke depan dalam suatu *roadmap* yang terintegrasi antar kelembagaan yang akan melaksanakannya,” katanya.
Keberhasilan pelaksanaan program KKP tidak terlepas dari komitmen peningkatan kinerja yang profesional dan transparan di lingkungan KKP. Penilaian akuntabilitas keuangan dan kinerja KKP mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. KKP juga meraih nilai sangat baik atau nilai “A” dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Pencapaian kinerja KKP menjadi momentum untuk menyuarakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai sektor yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional 5 tahun mendatang,” tandasnya.
Pada tahun 2014, KKP akan fokus pada berbagai upaya dan langkah strategis untuk menjadikan KKP berkontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. KKP juga akan menuntaskan target-target pada RPJMN 2010-2014.
Beberapa program yang ditetapkan diantaranya, melanjutkan program industrialisasi kelautan dan perikanan, pelaksanaan PNPM Mandiri KP, penyediaan kapal INKAMINA. KKP juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan dan prasarana lainnya, seperti cold storage, pabrik es dan pasar ikan.
Pada RPJMN ke tiga tahun 2015-2019, tandas Sharif, KKP diharapkan tetap fokus pada peningkatan kompetitif dan daya saing berbasis Sumber Daya Alam yang didukung SDM berkualitas dan kemampuan iptek. Program ini sangat relevan apabila diperkuat pendekatan perencanaan pembangunan tidak lagi landbase approach namun marinebase approach.
Dalam konferensi tingkat tinggi RIO+20, Indonesia telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dengan konsep Blue Economy. “Kita berharap Konsep ekonomi biru yang sedang dikembangkan dapat terefleksi pada RPJMN mendatang,“ tegasnya.
