TechnologyIndonesia.id – Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai menunjukkan peningkatan signifikan.
Perangkat pemantau kapal berbasis satelit yang sebelumnya kerap dipandang sebagai beban, kini mulai dilihat sebagai kebutuhan penting untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kepastian operasional di laut.
Perubahan sikap ini tidak terlepas dari sejumlah insiden kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengalaman tersebut mendorong pelaku usaha untuk meninjau ulang pandangan mereka terhadap VMS, yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan pengawasan dan kewajiban administratif.
Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin mengakui pada awalnya banyak pengusaha keberatan memasang VMS karena dianggap menambah beban biaya dan administrasi. Namun, perubahan pandangan mulai terjadi setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal di laut.
“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong agar kapal-kapal memasang VMS,” ujarnya dalam audiensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Kamis (5/2/2026).
Pelaku usaha lainnya, Nunung menilai, keberadaan VMS membantu memantau posisi kapal dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Namun, kata dia, pelaku usaha masih berharap ada perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar penerapan sistem tersebut tidak memberatkan.
“Ya kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap agar penerapan VMS bukan malah memberatkan,” ungkapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha tersebut. Menurutnya, VMS bukan semata alat pengawasan, tetapi instrumen perlindungan bagi nelayan dan kapal saat melaut.
“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan juga efisiensi operasional,” kata Menteri Trenggono.
Ia menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan penggunaan VMS, seiring penataan aktivitas pelabuhan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan lebih tertib, terukur, dan mampu menekan risiko kecelakaan.
Menteri Trenggono juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sektor perikanan sangat bergantung pada kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia memastikan pemerintah akan berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan operasional, agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban tanpa terbebani.
Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional, khususnya di Muara Angke yang menjadi salah satu sentra aktivitas kapal perikanan terbesar di Indonesia.
