Jakarta, Technology-Indonesia.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya dengan gencar melakukan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan.
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) misalnya pada 17-19 Januari 2020 menggelar pelatihan di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masing-masing diikuti oleh 30 peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi SDM esok harinya (20/1/2020).
Kegiatan pelatihan ini disaksikan langsung Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin didampingi Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati di SMK Negeri 4, Desa Kolo, Kecamatan Asa, Kota Bima, Minggu (19/1). Dalam kesempatan tersebut, Syafrudin menyaksikan demonstrasi hasil pengolahan oleh peserta pelatihan.
KKP juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa benih ikan lele, nila, kerapu, bawal bintang, dan benur udang vaname bagi pembudidaya ikan di Kota dan Kabupaten Bima. Total bantuan benih ikan sejumlah 500.000 ekor, sementara benur udang vaname 2 juta ekor.
Berikutnya, penyerahan bantuan modal usaha dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) bagi 12 kelompok dengan 102 penerima manfaat yang terdiri dari koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan pelaku utama/pelaku usaha perikanan Kabupaten Bima sebesar Rp 3,2 miliar.
Total bantuan permodalan usaha perikanan yang telah diberikan untuk NTB sejauh ini sebesar Rp 8,2 miliar. Realisasi pencairan modal usaha diharapkan dapat mencapai Rp 20 miliar.
Syafrudin mengatakan, KKP dan Komisi IV DPR RI akan konsisten dan terus mendorong peningkatan taraf kehidupan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. “Pelatihan yang diikuti harusnya menjadi aset ilmu yang tinggi bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha,” tutur pria yang akrab disapa Rudi ini.
Ia memberikan apresiasi atas komitmen KKP menyelenggarakan pelatihan ini dengan mendatangkan pejabat dan ahli dari berbagai daerah seperti Jakarta, Banyuwangi, dan Lombok. Rudi berharap, pelatihan dan penyerahan bantuan serupa dapat diteruskan ke daerah lainnya, misalnya Kabupaten Dompu.
Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengungkapkan, untuk meningkatkan pendapatan dan produksi, pelaku utama tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dan pelatihan. “Setiap pelaku utama baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sendiri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha yang dijalankan,” pesannya.
Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikanan KKP. Ia berharap, bantuan ini dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
“Ke depan, kami berharap dapat mendorong nelayan untuk turut mengelola kawasan pantai Kota Bima yang indah ini menjadi kawasan konservasi yang dapat dijadikan wisata bahari,” ucapnya. Banyuwangi menurutnya dapat dijadikan rujukan pengembangan laut dan pantai Kota Bima yang direncanakan tersebut.
Penguatan Penyuluh
Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Kepala Puslatluh KP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dan Kabupaten Bima menyampaikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota dan Kabupaten Bima sangat terbantu atas dukungan penyuluh perikanan di lapangan. Penyuluh dinilai berperan dalam membantu pengembangan potensi di kedua wilayah seperti budidaya udang dan ikan bandeng, penangkapan ikan khususnya tuna, serta produksi garam rakyat.
Mengingat luasnya wilayah Bima, mereka berharap adanya penambahan tenaga penyuluh. Merespon permintaan ini, Puslatluh KP berkomitmen untuk membantu menumbuhkan Penyuluh Perikanan Swadaya.
Dinas KP Kota dan Kabupaten Bima juga meminta pelatihan tambahan bagi masyarakat. Misalnya pelatihan pengolahan garam agar masyarakat dapat bisa melakukan pertambakan garam dengan mudah, menghasilkan garam yang berkualitas dengan harga yang stabil, sehingga keuntungan yang diperoleh pun dapat menutupi cost yang dikeluarkan.
Pelatihan lainnya yang diinginkan yaitu Basic Safety Training – for Fisheries (BST-F) menjelang pemberlakuan The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCWF) 1995 dengan ratifikasi sesuai dengan Kepres Nomor 18 Tahun 2019. Sesuai acuan STCWF, semua nelayan wajib memiliki sertifikasi sehingga dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
Pada pertemuan tersebut, Lilly juga menyampaikan, penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan menjadi salah satu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Karena itu, KKP telah menyiapkan program prioritas terkait SDM di antaranya pendidikan vokasi berbasis entrepreneurship; pelatihan teknis untuk masyarakat; sertifikasi kompetensi pelaku utama; digitalisasi pelatihan dan penyuluhan; dan hilirisasi hasil inovasi dan riset.
Ia menambahkan, terkait digitalisasi penyuluhan, KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model Aparatur Sipil Negara (ASN) berkerja secara mobile dari rumah dengan sistem kerja Smart Office. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada jabatan fungsional penyuluh perikanan. Setiap kinerjanya akan dipotret melalui sistem aplikasi e-Penyuluh berbasis web dan mobile.
”Melalui aplikasi ini diharapkan penyuluh perikanan juga mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan,” paparnya.
